NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Gubernur Aceh Muzakir Manaf menegaskan Pemerintah Aceh akan menata kembali aktivitas tambang ilegal yang marak di sejumlah daerah. Ia memberi peringatan keras kepada para pelaku untuk segera menghentikan kegiatan ilegal tersebut dan mengeluarkan seluruh alat berat dari kawasan hutan.
Pernyataan itu disampaikan Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, usai mendengar laporan Ketua Panitia Khusus Tambang DPRA Tgk Anwar, setelah penandatanganan rancangan perubahan KUA dan PPAS 2025 dalam rapat paripurna DPRA, Kamis (25/9/2025).
“Khusus tambang emas ilegal, saya beri amaran waktu, mulai hari ini, seluruh tambang emas ilegal yang memiliki alat berat harus segera dikeluarkan dari hutan Aceh. Jika tidak, maka setelah 2 minggu dari saat ini, maka akan kita lakukan langkah tegas,” ujar Mualem.
Ia menekankan, tambang ilegal selain merusak lingkungan juga tidak memberi manfaat bagi keuangan daerah maupun masyarakat. Karena itu, pemerintah berkomitmen melakukan penertiban dan penataan agar pengelolaan tambang lebih terarah.
“Segera akan kita buat Instruksi Gubernur terkait penataan penertiban tambang ilegal. Nantinya, penataan dan penertiban tambang ilegal akan kita arahkan untuk dikelola masyarakat dan UMKM atau skema pengelolaan lainnya,” ucapnya.
Mualem juga mengungkapkan bahwa pemerintah telah mendata sedikitnya 1.630 sumur minyak ilegal di empat kabupaten, yakni Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, dan Bireuen.
“Terhadap sumur minyak ilegal, Pemerintah Aceh dan Pemkab sudah melakukan upaya percepatan legalitas, agar bisa dikelola secara resmi oleh masyarakat melalui skema pertambangan rakyat,” kata Gubernur.
Ia menambahkan, penertiban tidak hanya berlaku untuk tambang ilegal, melainkan juga pertambangan resmi agar seluruh aktivitas sesuai ketentuan hukum.
“Insya Allah, demi rakyat kita akan terus berbenah. Semua ini untuk kepentingan Aceh, untuk kepentingan masyarakat Aceh,” pungkas Mualem.
