Nukilan.id – Pj Walikota Banda Aceh Bakri Siddiq hampir dipastikan akan gagal menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Banda Aceh tahun ini, pasalnya hampir 3 bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Banda Aceh tidak terlihat langkah-langkah kongkret untuk mengoptimalkan PAD, sementara Pj Walikota masih dilalaikan dengan pencitraan dan kegiatan seremonial belaka.
” Pj Walikota Banda Aceh tak perlu cari kambing hitam atau buang badan, tidak perlu lempar bola kesana kemari. Jika memang tak ada solusi untuk meningkatkan PAD maka dapat dikatakan bahwa program pembangunan Banda Aceh akan stagnan di bawah kepemimpinan Bakri Siddiq. Kita heran sekaliber birokrat senior yang dipercayakan mendagri justru hanya pandai berupaya rasionalisasi anggaran, selebihnya disibukkan dengan pencitraan lebay yang tak sesuai dengan kebutuhan rakyat kota, sehingga miskin terobosan dan solusi untuk menangani persoalan PAD. Ini ibukota Provinsi Aceh lho, bukan daerah tertinggal, jadi yang memimpin juga harusnya paham hal itu,” ungkap Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA), Muhammad Jasdi, Senin 19 September 2022.
Menurut pria yang akrab disapa Jhon Jasdi itu, jika bicara hutang berikutnya hal itu merupakan tanggung jawab Pj Walikota akibat lalai dalam menggenjot PAD, ditambah lagi BPKK justru dibiarkan asal hitung hanya demi menyenangkan DPRK.
“Kondisi Banda Aceh sedang tidak baik-baik saja, Pj Walikota lalai, optimalisasi PAD diabaikan, lalu BPKK dibiarkan merasionalisasikan hitungan demi menyenangkan dewan. Logikanya, bagaimana mungkin memperbesar alokasi anggaran Pokir sementara PAD tidak jelas sumbernya,”katanya mengaku prihatin.
Pj Walikota, kata Jhon Jasdi, sudah boleh bangun dari lamunannya dan jangan terbuai dengan angan-angan yang terlalu tinggi. “Lakukan saja langkah-langkah kongkret dengan penuh tanggung jawab, optimalkan PAD maksimalkan program pembangunan yang sudah ada,” tegasnya.
Pj Walikota juga diingatkan bahwa angka inflasi 4,99% pada agustus 2022 bukanlah hal yang aman. Bisa dipastikan jika Pj Walikota lalai dalam merealisasikan program pembangunan maka akan berpengaruh signifikan terhadap penurunan ekonomi masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. “Sebelumnya angka kemiskinan Banda Aceh itu masih dikategorikan dalam zona hijau, jangan sampai karena salah urus angka kemiskinan justru meningkat tajam. Satu hal yang harus diingat, macetnya program pembangunan akan berimplikasi terhadap perekonomian dan perputaran uang di masyarakat, hal ini juga akan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan. Jadi Pj Walikota jangan terus dinina bobokkan, sudah boleh bangun dari angan-angan dan lakukan langkah nyata bukan hanya bisa lempar bola kesalahan untuk membangun pencitraan hampa,” ujarnya.
Seharusnya, lanjut Jhon Jasdi, Pj Walikota Banda Aceh sudah memiliki rumusan masalah untuk menjawab persoalan PAD pada bulan pertama menjabat, lalu sudah mengambil kebijakan-kebijakan kongkret dan terukur untuk mengoptimalkan PAD. “Ini sudah hampir tiga bulan, jangankan untuk memaksimalkan PAD, langkah-langkah solutif untuk mencapai target PAD saja tidak kelihatan. Kita sebagai masyarakat jadi heran, koq bisa-bisanya seorang birokrat senior lalai dan tak punya solusi, jangan sampai nanti justru lama-lama memalukan nama pemerintah pusat terutama mendagri di mata rakyat, hanya karena kelalaian sosok Pj Walikota yang ditunjuk tak mampu memahami persoalan dan terlalu lama terbuai angan-angan. Sayangkan, jika 3 bulan memimpin Banda Aceh hasilnya zero dan terkesan hanya menghabiskan anggaran kota tanpa solusi-solusi nyata,” tutupnya.
– Aminullah Saja Bisa Bayar Hutang Pemerintahan Sebelumnya Puluhan Milyar
Menurut FPMPA, sungguh aneh jika kepemimpinan di pemerintahan tidak punya win-win solution untuk menjawab persoalan keuangan daerah. ” Mawardi-Illiza juga tinggal hutang sampai sekarang salah satunya Pasar Aceh. Hutang masa Illiza itu bahkan sudah dibayar sebanyak Rp. 25 Milyar oleh Aminullah-Zainal di masa kepemimpinannya. Kalau tidak dibayarkan juga tidak lunas juga hutang masa Mawardi-Illiza itu, tapi dengan berbagai strategi justru berhasil dibayar tanpa menyalahkan kepemimpinan Illiza sebagai pembuat hutang dan tanpa menghambat-hambat program pembangunan,” jelasnya.
Bahkan, program masa Illiza yang merugi seperti Banda Aceh Madani Education Center (BMEC) pun dituntaskan agar tidak mangkrak. “Proyek merugi masa Illiza yang menyedot anggaran sampai Rp. 100 Milyar juga dituntaskan agar tidak mangkrak dan semakin merugikan daerah. Disinikan perlu strategi dan fokus, bagaimana program pembangunan tidak terhambat dan keuangan daerah bisa distabilkan,”paparnya.
Apalagi, lanjutnya, dimasa kepemimpinan sebelum Bakri semua lini sudah membaik mulai ekonomi, hingga pembangunan manusianya, pengentasan stunting dan sebagainya. “Tinggal tingkatkan PAD untuk menyelesaikan sisa hutang, lalu melanjutkan program RPJM yang ada agar berjalan maksimal. Disini kita melihat, Pj Walikota Bakri Siddiq tidak mampu sehingga hanya bisa lempar bola dan cari kambing hitam saja. Apakah kini disebabkan karena beliau telalu lama terbuai angin segar dan berangan-angan terlalu tinggi, sehingga lupa apa-apa yang mesti fokus dilakukan dan dituntaskannya secara kongkret,” tutupnya. []
