NUKILAN.id | Banda Aceh – Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Bangun Aceh (FBA) menggelar Workshop Penutupan Proyek ACBID (Aceh Community-Based Inclusive Development) di Hotel Ayani, Banda Aceh, pada Rabu (11/12/2024). Acara ini menjadi ajang refleksi dan penutupan dari program yang telah berlangsung selama tujuh tahun, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat disabilitas di Aceh.
Workshop yang dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Besar, serta para Keuchik (kepala desa) mitra kerja, juga melibatkan perwakilan organisasi disabilitas dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang menjadi binaan FBA. Dalam acara ini, FBA memberikan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan berhasil mengimplementasikan program inklusif di daerah mereka, termasuk beberapa gampong yang telah mendeklarasikan diri sebagai desa inklusif disabilitas.
Ketua Dewan Pembina FBA, Dr. Ir. Syaifullah Muhammad, ST, M.Eng, yang juga Dosen Universitas Syiah Kuala, memberikan penghargaan kepada Dinas Sosial Provinsi Aceh, Kepala Bappeda Aceh Besar, serta sejumlah gampong yang dinilai berkomitmen tinggi dalam mengintegrasikan disabilitas dalam pembangunan lokal.
Direktur FBA, Taslim Jailani, mengungkapkan bahwa program ACBID yang dimulai sejak 2017, kini memasuki tahap akhir setelah berlangsung dalam dua periode: 2017-2021 dan 2022-2024. Program ini secara keseluruhan bertujuan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat marjinal, khususnya kaum disabilitas, melalui pendekatan pembangunan berbasis masyarakat.
“ACBID berfokus pada pemberdayaan komunitas marjinal, termasuk disabilitas, di Aceh. Kami berharap keberlanjutan program ini tetap ada meski masa kontrak FBA dengan donor, seperti CBM Global, akan segera berakhir pada Desember 2024. Kami berharap pemerintah dan pihak terkait dapat melanjutkan program ini dengan sumber daya yang ada,” ujar Taslim.
Dalam kesempatan tersebut, Taslim juga berharap agar tahun depan FBA bisa kembali memperoleh dukungan dari donor untuk program pemberdayaan disabilitas. Menurutnya, penting bagi pemerintah dan NGO untuk bersinergi dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung kaum disabilitas, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi dan inklusi sosial.
Syaifullah Muhammad menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, kampus, dan sektor swasta dalam menciptakan kebijakan dan program yang berkelanjutan. Menurutnya, pembiayaan tidak hanya dapat bergantung pada bantuan luar negeri atau dana pemerintah, tetapi juga dapat melibatkan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Aceh.
Sementara itu, Kepala Bappeda Aceh Besar, Rahmawati, menyatakan harapannya agar FBA dapat terus meyakinkan para donor untuk melanjutkan program-program pemberdayaan disabilitas di Aceh Besar.
“Kami berharap FBA dapat menjadi jembatan antara pemerintah dan donor untuk memastikan program ini tetap berjalan,” ujarnya.
Proyek ACBID yang dilaksanakan oleh FBA bekerja sama dengan PASKA Aceh ini juga didukung oleh CBM Global dan Pemerintah Australia melalui Australian NGO Cooperation Program (ANCP). Selain di Aceh Besar, proyek ini juga mencakup beberapa kecamatan di Kabupaten Pidie.
Keberhasilan program ACBID ini menunjukkan bahwa melalui kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta, pembangunan inklusif dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat disabilitas di Aceh. Semoga inisiatif ini dapat terus dilanjutkan dan menginspirasi daerah lain untuk mengadopsi model serupa.
Editor: Akil
