NUKILAN.id | Jakarta – Memasuki 200 hari pemerintahan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), merilis laporan evaluatif terhadap kinerja para menteri. Hasil studi yang diluncurkan pada Rabu (7/5/2025) itu menunjukkan bahwa partisipasi publik menjadi indikator dengan nilai terendah, hanya sebesar 42,7 persen.
Studi bertajuk “Evaluasi 200 Hari Menteri Kabinet Merah Putih” menggunakan lima indikator utama dalam penilaiannya, yaitu komunikasi publik (77,6%), capaian kerja (60,9%), kolaborasi (55,7%), konsistensi kebijakan (44,7%), dan partisipasi publik (42,7%).
Salah satu media yang turut hadir dalam pemaparan hasil studi ini, Nukilan.id, melihat bahwa Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII), Adinda Tenriangke Muchtar, dalam presentasi resminya menyampaikan bahwa meskipun komunikasi publik memperoleh nilai tertinggi, indikator ini tetap menyisakan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian.
“Kecepatan respons terhadap isu-isu penting dan keterampilan komunikasi masih perlu ditingkatkan. Poin tertinggi justru terletak pada sub-indikator pemanfaatan platform media sosial,” kata Adinda.
Namun yang menjadi sorotan utama dalam evaluasi ini adalah rendahnya partisipasi publik dalam proses kebijakan. Menurut Adinda, pola politik yang terlalu sentralistik dan transaksional telah menyulitkan terciptanya partisipasi publik yang inklusif dan bermakna.
“Jabatan publik masih banyak diisi melalui akomodasi politik, bukan melalui meritokrasi. Hal ini berpotensi mengaburkan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan,” ungkapnya.
TII juga menilai bahwa pemerintah perlu membuka akses lebih luas terhadap pelaporan capaian kinerja kementerian agar masyarakat dapat menilai secara objektif dan akuntabel. Hal ini dianggap krusial untuk mendorong transparansi serta perbaikan tata kelola pemerintahan.
Adinda menambahkan, evaluasi terhadap para menteri seharusnya dilakukan secara berkala, menggunakan indikator yang transparan dan akuntabel. Penilaian ini perlu mencakup kapasitas profesional, urgensi peran menteri, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Sebagai penutup, TII mendorong pemerintah untuk menyampaikan secara terbuka peta jalan kerja jangka pendek dan penetapan masalah prioritas nasional. Hal ini diyakini akan menyatukan orientasi antara pembuat kebijakan dan masyarakat.
“Partisipasi publik yang bermakna tidak hanya soal ruang untuk menyampaikan aspirasi, tetapi juga mekanisme yang jelas untuk menindaklanjuti kritik kebijakan. Ini penting untuk menjaga kualitas kebijakan publik yang berbasis data, menjunjung HAM dan kebebasan individu, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor,” pungkas Adinda.
Reporter: AKil
