NUKILAN.id | Banda Aceh — Majelis Adat Aceh (MAA), lembaga yang menjadi pilar pelestarian adat dan budaya di Aceh, masih mengalami kekosongan posisi Ketua definitif sejak wafatnya Profesor Farid Wajdi Ibrahim pada 14 Agustus 2021. Selama lebih dari tiga tahun, belum ada langkah konkret dari pemerintah Aceh untuk mengisi kekosongan tersebut.
“Saat ini, MAA dijalankan oleh wakil ketua satu dan dua yang disebut pimpinan kolektif kolegial,” kata Dr. Usman Lamreung, pengamat politik dan sosial dari Universitas Abulyatama (Unaya), dalam sebuah diskusi di Banda Aceh, Selasa, 21 Januari 2025.
Menurut Usman, Qanun Nomor 8 Tahun 2019 yang mengatur MAA menyebutkan bahwa kewenangan pimpinan kolektif kolegial sangat terbatas, bahkan tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi perwakilan MAA di kabupaten atau kota. Kondisi ini, katanya, menyebabkan aktivitas MAA lebih banyak bersifat seremonial dan membebani anggaran negara melalui perjalanan dinas yang dinilai kurang produktif.
Ia menilai bahwa pemerintah Aceh seolah-olah mengabaikan isu adat, meski peran adat sangat penting sebagai perekat sosial dalam kehidupan masyarakat Aceh. “Ini amanah Undang-Undang Kekhususan Aceh yang diatur dalam Qanun Nomor 8 Tahun 2019 tentang MAA,” tambah Usman.
Kekosongan posisi Ketua MAA, menurutnya, merupakan bentuk pembiaran yang berlarut-larut. Proses musyawarah untuk memilih pengganti ketua telah gagal di bawah empat kepemimpinan gubernur, yaitu Nova Iriansyah, Pj Gubernur Ahmad Marzuki, Pj Gubernur Bustami Hamzah, dan Pj Gubernur Safrizal ZA.
“Hingga kini, langkah tegas terkait MAA masih ditunggu,” tegas Usman.
Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Pj Gubernur Aceh Safrizal ZA mengaku belum menerima informasi yang memadai mengenai persoalan tersebut. “Lage angen, meusape hana dilapor (seperti angin, apapun tidak dilapor),” ujarnya melalui pesan WhatsApp.
Publik Aceh masih menanti kepastian langkah pemerintah untuk mengakhiri polemik ini, mengingat pentingnya MAA sebagai penjaga nilai-nilai adat yang menjadi ciri khas kehidupan masyarakat Aceh.
Editor: Akil
