NUKILAN.id | Jakarta – Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Barat Selatan Aceh, Sayed Mustafa Usab, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pengesahan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Ia menyebut bahwa isu yang berkembang terkait revisi ini seharusnya tidak dibesar-besarkan.
“Kami dari Aceh tak alergi, biasa saja itu,” kata Sayed Mustafa dikutip dari beritamerdeka.net, Senin (24/3/2025).
Menurutnya, ada upaya sistematis yang mencoba membelokkan isu ini dengan memunculkan sentimen sejarah, seperti anggapan bahwa revisi tersebut akan membawa kembali Dwi Fungsi ABRI. Ia merasa heran dengan pihak-pihak yang seolah ketakutan terhadap revisi UU TNI.
Sayed, yang pernah menempuh pendidikan militer di Akademi Militer Libya, menilai bahwa revisi ini tidak serta-merta mengembalikan dominasi militer dalam pemerintahan sipil. Menurutnya, penempatan prajurit TNI di lembaga-lembaga sipil harus didasarkan pada kapabilitas dan kelayakan individu yang bersangkutan.
“Penempatan TNI di lembaga sipil tentunya berdasarkan kemampuan dan kelayakan mereka. Kemarin saya dengar berita Panja revisi RUU TNI meminta kepada anggota TNI aktif yang menduduki jabatan sipil diminta mengundurkan diri dari jabatan TNI. Nah, itu kan bagus. Jadi kan tidak lagi kembali ke masa Orde Baru (Orba). Karena posisi TNI sekarang ingin membantu bagaimana pemerintah ini bisa berjalan dengan baik,” ujar Sayed.
Sayed menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai revisi ini tetap berada di tangan pemerintah. Ia juga menyebut bahwa RUU TNI disusun berdasarkan tugas dan kewajiban TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
“Ini bukan dari TNI-nya, TNI hanya mengajukan saja. Diterima, lanjut, tidak diterima, kembali lagi. Menurut saya tempat-tempat yang mereka duduki, bukan tempat strategis juga yang dilemparkan di luar daripada ranah teknik itu. Sifatnya hanya membantu kekuatan pemerintah untuk menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Mengenai kekhawatiran masyarakat Aceh terhadap bangkitnya Dwi Fungsi ABRI, Sayed menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah sesuatu yang dikhawatirkan oleh rakyat Aceh.
“Siapapun, TNI adalah warga negara Indonesia yang berhak menduduki lembaga sipil walaupun ada aturan-aturan yang harus diikuti,” tambahnya.
Sebagai mantan pejuang GAM, Sayed menegaskan bahwa dirinya tidak ingin lagi terjebak dalam narasi masa lalu yang mendiskreditkan langkah pemerintah. Ia justru menginginkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk Aceh.
“Sayalah orang yang memformulasi damai antara GAM dan pemerintah Indonesia. Saya di pihak GAM, pihak penguasa waktu itu Bapak Jusuf Kalla. Pemikiran pemberontakan seperti dulu sudah tamat. Cuman apa yang kita mau itu adalah kesejahteraan yang sama di Aceh dan seluruh rakyat Indonesia. Semuanya ingin sejahtera. Tidak ada manusia yang minta kesusahan,” terangnya.
Lebih lanjut, Sayed menyayangkan adanya pihak-pihak yang menggiring opini seolah revisi UU TNI ini adalah sebuah ancaman bagi demokrasi. Menurutnya, pengesahan revisi UU ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan saat ini.
“Jadi kalau kita tarik lagi ke belakang misalnya takut terjadi lagi Dwi Fungsi. Dulu waktu Dwi Fungsi pun, bagi saya tidak masalah. Masuk masa Orde Lama, tidak masalah. Malah dulu lebih ketat. Masyarakat itu lebih akur. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah katakanlah reformasi ya, reformasi ini itu sama pak. Masyarakat bebas memang, tapi hancur-hancuran. Kita lihat di mana-mana. Ya kan? Di mana-mana kehidupan kita ini semakin berat,” ujarnya.
Sayed menegaskan bahwa hadirnya polemik dalam kebijakan baru adalah sesuatu yang wajar. Namun, ia menilai bahwa seharusnya penolakan atau kritik terhadap revisi UU TNI dilakukan setelah melihat implementasinya, bukan sebelum aturan tersebut diberlakukan.
“Mungkin ini belum berjalan soalnya. Nanti kalau sudah oh begini toh hasilnya kan belum nih masih baru diketok palu belum jalan. Harusnya protesnya waktu jalan. Ya kan? Ya kan kita belum berangkat dan bilang itu ada bahaya. Karena kita belum tahu bahaya apa tidak. Mengingatkan itu boleh tapi jangan berlingar gitu,” katanya.
Sayed berharap agar seluruh elemen masyarakat tetap tenang dan tidak memperkeruh suasana dengan spekulasi yang tidak berdasar. Ia juga mengkritik pihak-pihak yang mencoba menggiring opini publik ke arah yang justru merugikan bangsa.
“Mari kita pikirkan bagaimana negara ini yang sedang apa namanya susah. Kita bantu-bantu porsi kita masing-masing. Jadi jangan lagi kita grogoti aturan yang sudah ada itu. Kalau nanti apa namanya dalam perjalanan itu ada semacam yang tidak suka, nanti bisa di-review kembali ke lembaga terkait. Kan ke sana ujungnya. Jadi enggak usah lagi gembar-gembor memprovokasi sehingga negara lagi susah ini tambah sakit,” tegasnya.
Dengan demikian, Sayed Mustafa mengajak semua pihak untuk mendukung langkah-langkah pemerintah dalam membangun bangsa, serta menghindari provokasi yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Editor: Akil
