NUKILAN.id | Singkil – Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil tahun 2025 akhirnya resmi dimulai. Meski sempat mengalami keterlambatan, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK) kini mulai berpacu dengan waktu agar target pembahasan bisa tuntas sebelum tahun anggaran berakhir.
Ketua DPRK Aceh Singkil, H. Amaliun, membenarkan bahwa agenda pembahasan APBK 2025 dimulai pada Senin (16/12/2024).
“Kalau untuk agenda saat ini, kita baru memulai melakukan pembahasan,” ujar H. Amaliun saat ditemui di ruang kerjanya, Senin siang.
H. Amaliun tidak memungkiri bahwa keterlambatan ini sedikit mempengaruhi jadwal yang seharusnya sudah berjalan lebih awal. Namun, ia optimis bahwa dalam sisa waktu sekitar 15 hari ke depan, pembahasan APBK 2025 dapat dirampungkan.
“Agenda kita sampai akhir Desember ini ditargetkan tuntas. Tapi, tentu saja semua tergantung pada proses pembahasan bersama tim TAPK nantinya,” tambahnya.
Keterlambatan dan Tantangan Waktu
Berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penetapan APBD atau APBK seharusnya dilakukan paling lambat 30 November 2024, atau satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Namun, kenyataannya di Aceh Singkil, proses pembahasan baru bisa dimulai pada pertengahan Desember. Kondisi ini membuat DPRK dan TAPK harus bekerja ekstra cepat untuk mengejar ketertinggalan waktu.
Meski demikian, aturan tersebut masih memberikan celah berupa perpanjangan waktu maksimal 60 hari sejak penyerahan KUA-PPAS oleh pemerintah daerah kepada DPRK. Dengan demikian, Aceh Singkil kini memasuki periode krusial dengan waktu tersisa hanya sekitar dua pekan untuk menyelesaikan penetapan Qanun APBK 2025.
Harapan dan Komitmen
Keterlambatan ini tentu memunculkan sejumlah tantangan. Selain waktu yang terbatas, proses pembahasan APBK 2025 juga memerlukan koordinasi yang solid antara DPRK dan TAPK agar setiap poin dapat diputuskan secara matang dan tepat sasaran.
Di tengah kondisi ini, H. Amaliun menegaskan komitmen DPRK untuk menyelesaikan agenda ini dengan penuh tanggung jawab.
“Kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar APBK ini bisa disahkan tepat waktu. Karena ini menyangkut kepentingan masyarakat Aceh Singkil,” pungkasnya.
Dengan waktu yang semakin sempit, seluruh mata kini tertuju pada proses pembahasan APBK 2025. Publik tentunya berharap agar proses ini tidak hanya sekadar selesai, tetapi juga dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat Aceh Singkil di tahun mendatang.
Editor: Akil
