Wednesday, May 22, 2024

DPRA: Pemerintah Aceh Harus Bantu Defisit Anggaran Kota Langsa

Nukilan.id – Pemerintahan Kota Langsa baik Eksekutif maupun Legislatif sedang melakukan perjuangan yang berat dalam menghadapi defisit keuangan Kota Langsa sejak diterbitkan peraturan menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Dimana penganggaran 8% Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Langsa sebesar Rp. 36.045.377.063 dengan segala konsekuensinya telah menggunakan belanja gaji dan tunjangan ASN agar menghindari pemotongan DAU dan sampai saat ini belum ada penerimaan lain sebagai penggantinya.

Sementara disisi lain Anggaran Pendapatan Belanja Kota (APBK) Langsa tahun 2021 masih kekurangan anggaran diantaranya, BPJS Rp. 563.465.203, Penerangan Lampu Jalan Umum (PLJU) Rp. 560.000.000, Tambahan Penghasilan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)/Puskesmas Rp. 5.030.000.000, dengan Total Rp. 11.153.465.203.

Dengan kondisi saat ini Eksekutif Kota Langsa telah berusaha agar mendapat bantuan dan perhatian dari Gubernur Aceh, Nova Iriansyah dengan melaporkan secara langsung kepada beliau pada saat pertemuan Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid, Sekda Kota Langsa Saed Madum, Kepala BPKD Kota Langsa, Amri Alwi dan Kepala Bappeda Kota Langsa, Darfian telah menjelaskan detail permasalahan yang terjadi di Kota Langsa saat ini.

(Foto: Dok. Ist)

Dan pada saat pertemuan tersebut, Gubernur Aceh, Nova Iriansyah berjanji akan membantu pada anggaran perubahan Provinsi Aceh tahun 2021, namun anggaran perubahan provinsi tersebut gagal direalisasikan dan Gubernur Aceh belum bisa membantu Pemerintah Kota Langsa.

Rombongan Pemko Kota Langsa yang dipimpin Wakil Walikota Langsa, Marzuki Hamid juga melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPRA, Safarudin yang difasilitasi oelh Anggota DPRA Perwakilan Dapil Kota Langsa dan Aceh Tamiang, Muhammad Rizky untuk menyampaikan keluh kesah Pemko Langsa.

Dalam pertemuan itu, Safaruddin menyampaikan secara prinsip DPRA siap membantu, karena mengingat defisit anggaran ini tidak saja terjadi di Pemko Langsa tapi juga terjadi di beberapa Kabupaten/Kota lain di Aceh.

Tidak berhenti usaha Pemko Langsa dengan meminta bantuan Pemerintahan Aceh, Pemko Langsa juga melaporkan kondisi ini langsung kepada direktur I keuangan daerah Kementerian Dalam Negeri (kemendagri) agar mendapatkan solusi atas permasalahan defisit anggaran Kota Langsa.

Tidak tinggal diam juga Legislatif Kota Langsa berulang kali coba meloby DPRA dengan melakukan audiensi ke Komisi III DPRA dan juga menemui pimpinan DPRA, Safaruddin dan Hendra Budian yang kembali difasilitasi anggota DPRA, Muhammad Rizky.

Dalam pertemuan itu, rombongan DPRK Langsa dipimpin langsung Ketua DPR Kota Langsa, Zulkifli Latif berta jajarannya, namun, hasil pertemuan tersebut tidak jauh berbeda dengan hasil yang diperoleh Eksekutif Kota Langsa, yaitu DPRA menjanjikan akan menyetujui bantuan untuk Pemko Langsa namun juga diingatkan kepada rombongan DPR Kota Langsa agar juga melakukan audiensi kepada Gubernur Aceh untuk mengalokasikan anggaran bantuan keuangan ke Kota Langsa agar problem defisit anggaran bisa teratasi.

Anggota DPRA Muhammad Rizky mengapresiasi Eksekutif dan Legislative di jajaran Pemko Langsa yang telah proaktif berusaha menyelesaikan masalah ini.

Menurutnya, perlu perhatian khusus pemerintah Aceh untuk membantu Kabupaten dan Kota di Aceh yang memiliki masalah keuangan terlebih khusus Kota Langsa, agar tidak terjadi gejolak di lapangan mengingat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pemerintah Aceh cukup untuk membantu Kabupaten/Kota yang membutuhkan bantuan.

“Ini saatnya pemerintah Aceh hadir mambantu Kota Langsa dan daerah lainnya di Aceh, jangan menunggu gejolak di lapangan baru kita kewalahan,” ujarnya.

“Sudah kita tidak bisa membantu di anggaran perubahan, harusnya di anggaran murni tahun depan harus dibantu, ini kondisi lagi pandemi masyarakat serba sulit secara ekonomi, jangan kita biarkan tenaga kesehatan dan tenaga kontrak di Kota Langsa yang menjadi korban, saya minta pemerintah Aceh peka akan hal ini,” tambah Muhammad Rizky. []

spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Must Read

- Advertisement -spot_img

Related News

- Advertisement -spot_img