NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Nurchalis, mendorong pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh agar segera membangun pelabuhan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) di wilayah pantai barat Aceh. Upaya ini dinilai penting untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan memberi dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.
“Dengan adanya pelabuhan ekspor CPO, maka pendapatan asli daerah Aceh akan lebih maksimal dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat Aceh,” kata Anggota Komisi III DPRA, Nurchalis, kepada ANTARA di Meulaboh, Selasa (4/11/2025).
Menurut Nurchalis, PAD merupakan salah satu sumber utama keuangan daerah yang harus digali secara serius. Salah satu potensi besar, katanya, berasal dari sektor kelapa sawit yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di wilayah barat–selatan Aceh.
Namun, hingga kini, aktivitas ekspor CPO dari Aceh masih dilakukan melalui Pelabuhan Belawan di Medan, Sumatera Utara. Kondisi ini menyebabkan penerimaan pajak dari ekspor tersebut justru masuk ke Sumatera Utara, bukan ke kas Pemerintah Aceh.
“Informasi yang saya terima, dampak dari ekspor CPO Aceh melalui pelabuhan di Sumatera Utara, pajak yang dihasilkan dari ekspor tersebut nilainya fantastis mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya,” ujarnya.
Nurchalis menilai, hal ini menjadi kerugian besar bagi Aceh karena potensi penerimaan daerah yang seharusnya dinikmati masyarakat justru mengalir ke provinsi lain.
“Sekarang bagaimana caranya pajak tersebut bisa menjadi PAD Pemerintah Aceh, yaitu dengan membangun pelabuhan khusus ekspor CPO keluar negeri,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi III DPRA telah menggelar rapat kerja bersama pimpinan serta perwakilan pabrik dan perkebunan kelapa sawit se-wilayah barat selatan Aceh pada Jumat (31/10/2025) lalu di Meulaboh.
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis sektor sawit, termasuk penggunaan bahan bakar minyak (BBM) industri dan kewajiban pelaporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA). Sebanyak 89 perusahaan sawit dan perkebunan turut diundang dalam forum tersebut.
Melalui rapat tersebut, Komisi III berharap ada sinergi antara pemerintah, DPR Aceh, dan pelaku industri sawit untuk memperkuat tata kelola sektor sawit sekaligus memperjuangkan pembangunan pelabuhan ekspor CPO di kawasan barat Aceh. (xrq)
