NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Aceh menyatakan dukungan penuh terhadap penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi pupuk berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Kepala DPMG Aceh, Dr. H. Iskandar, AP, S.Sos, M.Si, dalam Rapat Kesiapan BUMG Penyalur Pupuk Bersubsidi yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang rapat Kadis DPMG Aceh, Rabu (14/5/2025).
Atasi Kelangkaan dan Rantai Distribusi yang Panjang
Pupuk bersubsidi selama ini menjadi penopang penting bagi sektor pertanian dan perikanan. Namun, tantangan seperti kelangkaan pupuk, fluktuasi harga, serta distribusi yang tidak merata masih kerap terjadi di lapangan.
Menanggapi hal itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Perpres ini bertujuan merombak sistem distribusi pupuk agar lebih terstruktur dan menjangkau petani secara langsung.
Salah satu strategi yang kini tengah didorong adalah pelibatan BUMDes atau BUMG sebagai pengecer pupuk bersubsidi. Upaya ini diharapkan mampu mempersingkat rantai distribusi, mengurangi kebocoran, dan meningkatkan efisiensi.
“Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) pada tahun 2025 ini merupakan salah satu strategi yang diusulkan untuk memastikan pupuk bersubsidi tepat sasaran dan efisien. BUMG dapat berperan sebagai pengecer, memperpendek rantai distribusi, dan memastikan pupuk sampai ke tangan petani,” jelas Iskandar.
16 Kabupaten/Kota Siap Salurkan Pupuk Lewat BUMG
Untuk tahap awal, DPMG Aceh telah menyiapkan 16 BUMG dari 16 kabupaten/kota yang akan menjadi penyalur pupuk bersubsidi. Wilayah tersebut meliputi Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Simeulue, Bireuen, Aceh Barat Daya, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Bener Meriah, Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.
Menurut Iskandar, kesiapan BUMG dan pemerintah kabupaten/kota menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program ini. Dalam rapat yang dihadiri kepala dinas PMG kabupaten/kota terpilih tersebut, pihaknya juga membuka ruang untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan berbagai hambatan yang ada.
“Dalam Rapat Kesiapan BUMG Penyalur Pupuk Bersubsidi ini kita ingin memastikan kesiapan BUMG dan Kabupaten/Kota terkait kelengkapan administrasi dan regulasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui BUMG. Kalau ada kendala dan permasalahan, maka akan kita fasilitasi untuk penyelesaiannya,” pungkas Iskandar.
Sinergi Antar Lembaga
Dalam pelaksanaan rapat, Iskandar turut didampingi oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, serta Kasubbag Program beserta staf. Seluruh jajaran tersebut berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar, transparan, dan memberikan dampak nyata bagi petani di Aceh.
Langkah ini menjadi bukti bahwa pemberdayaan gampong bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga mencakup penguatan ekonomi lokal dan ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Editor: Akil
