Nukilan.id – Pemerintah Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh (DPKA) menggelar kegiatan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan tahun 2021, yang dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan protokol kesehatan. bertempat di Aula Hotel Mekkah, Banda Aceh, Selasa (9/11/2021).
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh, Dr Edi Yandra SSTP MSP mengatakan bahwa formasi jabatan fungsional pustakawan di instansi pemerintah merupakan hal yang sangat penting berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang mengamanatkan penyusunan formasi dilakukan dengan menghitung analisis jabatan sesuai beban kerja.
“Pustakawan termasuk tenaga pengelola perpustakaan menjadi penentu terkelolanya perpustakaan secara benar dan profesional. Pustakawan maupun tenaga perpustakaan dituntut untuk bekerja lebih profesional agar bisa mensejajarkan kualitas sesuai era 4.0 sehingga dapat mendukung fungsi dan peran perpustakaan di daerah,”kata Edi Yandra saat membuka acara secara resmi.
Sebelumnya, ketua pelaksana Mustika Hayati SSos MM menjelaskan bahwa kegiatan sosialiasi jabatan fungsional pustakawan bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah dan Nasional tentang pengembangan tenaga perpustakaan, analisis beban kerja perpustakaan, pengusulan formasi pustakawan dan juga informasi mengenai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Perpustakaan serta penerapannya.
“Kegiatan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan diikuti oleh 50 peserta perwakilan dari para pemangku kebijakan, para pimpinan lembaga perpustakaan, Pustakawan, BKN Aceh, Biro Organisasi Setda Aceh serta dari Kakanwil Aceh,”kata Mustika Hayati yang juga selaku kabid Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan DPKA.
Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari Perpustakaan Nasional RI, Drs Dedi Junaedi MSi, Sadarta SSos, Akhmad Priangga SSos dan Ketua PD Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Aceh, Nazaruddin Musa MLIS yang dipandu secara langsung oleh Siti Aminah MMLS.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PD IPI Aceh Nazaruddin Musa MLIS yang tampil pada sesi pertama membahas tentang kebijakan pemerintah Daerah dalam pengembangan kompetensi tenaga perpustakaan dan Pustakawan Utama Perpusnas RI Drs Junaedi MSi membahas tentang kebijakan nasional pengembangan tenaga perpustakaan.
Sedangkan pada sesi kedua, Sadarta SSos Pustakawan Madya Perpusnas RI membahas tentang formasi jabatan fungsional pustakawan dan Akhmad Priangga SSos selaku koordinator sosialisasi jabatan fungsional pustakawan dari Perpusnas RI membahas tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Perpustakaan. []
