Nukilan.id – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh berharap Penjabat Gubernur Aceh kedepan prioritaskan serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) guna percepatan kemajuan Aceh.
Hal tersebut menyikapi atas surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.1.3/2971/SJ, tanggal 5 Juni 2023 yang menyurati Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) beberapa hari yang lalu, yang mana isi poin surat tersebut meminta agar DPRA mengusulkan nama pengganti Pj Gubernur Ahmad Marzuki.
Sebagaimana diketahui, Pj Gubernur Ahmad Marzuki telah memasuki masa berakhirnya menjabat di Provinsi Aceh sebagai Pj Gubernur yakni tanggal 6 Juli 2023.
Baca Juga: Ketua PWMA: IMM Aceh Harus Siap Jadi Kader Umat yang Tangguh
Sekretaris Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik DPD IMM Aceh, Aldi irawan, mengatakan untuk mengingatkan kepada Pj Gubernur yang baru nantinya agar lebih gesit dalam pengelolaan dan penyerapan anggaran khususnya anggaran Otsus yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat dari APBN.
“Kita menaruh harapan agar Pj Gubernur yang baru nantinya dapat memaksimalkan serapan anggaran, dan memiliki terobosan untuk memajukan Aceh diberbagai sektor,” kata Aldi Irawan.
Mestinya, Pj Gubernur berikutnya yang diusulkan oleh DPR Aceh yang memiliki track record yang menguasai permasalahan di Aceh, tentu ada banyak pertimbangan dalam mengusulkan Pj Gubernur Aceh nantinya.
Saat ini, tambah Aldi, rakyat Aceh sudah merasakan hampir setahun kepemimpinan di Aceh bawah nahkoda Ahmad Marzuki sebagai Pj Gubernur yang ditunjuk oleh Mendagri. Namun, situasi tidak begitu kondusif dalam melakukan roda pemerintahan, berbagai masalah yang tidak dapat teratasi oleh Ahmad Marzuki.
Untuk itu, kedepan siapapun Pj Gubernur Aceh yang ditunjuk oleh Mendagri Pak Tito Karnavian untuk memimpin Aceh seharusnya yang memahami situasi dan mampu berkolaborasi dengan semua Stakeholder yang ada di Aceh.
“Kita harap Pj Gubernur yang baru bisa berkolaborasi dengan semua pihak, terutama untuk OKP yang ada di Aceh guna membangun Aceh yabg lebih baik lagi,” jelasnya.
Ditambahkan Hakiki, selaku Ketua Umum DPD IMM Aceh, menejelaskan tugas Pj Gubernur Aceh tidak cukup hanya soal kestabilan roda pemerintahan, tapi memiliki terobosan dalam memajukan Aceh terutama di menghapus Aceh dari status nomor satu Provinsi termiskin di Sumatera.
“Pj Gubernur akalnya jangan satu, tapi harus memiliki akal seribu untuk memimpin Aceh, apalagi tugas utamanya menghapus nama Aceh sebagai urutan pertama Provinsi termiskin se-Sumatera, dan urutan ke 6 Provinsi termiskin se Nasional,” ungkapnya.
Harapan besarnya agar Pj Gubernur Aceh berikutnya harus selalu bersinergi untuk memajukan Aceh, apalagi saat ini minimnya pemberdayaan anak muda Aceh, terkesan Pemerintah Aceh alergi terhadap anak muda.
“Hal berikutnya, Pj Gubernur Aceh memastikan pemuda-pemuda Aceh dapat diberdayakan dengan membangun kreativitas yang bisa bersaing kedepannya,” tutupnya. []
Baca Juga: DPD IMM Aceh Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Pembakaran Balai Pengajian Muhammadiyah
