NUKILAN.id | Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI baru saja mengumumkan penambahan jumlah komisi dari 11 menjadi 13, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas kerja legislatif dan pengawasan pemerintah. Dalam rotasi tersebut, Ghufran Zainal Abidin, wakil rakyat dari Dapil Aceh I, mendapatkan penugasan baru di Komisi VI.
Penunjukan ini disampaikan oleh pimpinan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada Kamis, 17 Oktober 2024. Komisi VI memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk pengawasan terhadap Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi, serta badan-badan penting lainnya, seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Badan Pengusahaan Kawasan (BPK) Sabang.
Dalam wawancaranya dengan Nukilan.id, Ghufran menyatakan, “Ini merupakan kepercayaan yang akan saya jalankan dengan maksimal dan nyata secara kinerja.”
Ia menganggap penugasan ini sebagai tantangan sekaligus kesempatan untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan ekonomi, khususnya bagi Aceh.
Ghufran menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan Aceh, terutama dalam memperkuat keberadaan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS).
“Pasti saya akan perjuangkan kepentingan Aceh, terutama BUMN di Aceh, termasuk BPK Sabang yang menjadi mitra di Komisi VI,” tambahnya.
Salah satu fokus utama Ghufran adalah mengoptimalkan peran BPK Sabang dalam pembangunan ekonomi. Ia mengungkapkan pentingnya memperluas kewenangan BPK Sabang agar fungsinya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.
“Kita perlu mendorong revisi regulasi yang diperlukan untuk memperkuat posisi BPK Sabang sebagai motor penggerak ekonomi di kawasan tersebut,” ujarnya.
Ghufran berencana untuk memperjuangkan peningkatan kewenangan BPK Sabang dalam pengelolaan investasi, pengembangan infrastruktur, dan fasilitasi perdagangan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi Aceh, terutama melalui Kawasan Ekonomi Khusus.
“BPK Sabang harus menjadi ujung tombak dalam menarik investasi dan mengembangkan potensi ekonomi di Sabang dan sekitarnya,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Ghufran meminta dukungan masyarakat Aceh. “Jangan saya jalan sendiri. Masyarakat Aceh wajib bersama saya mendukung pembangunan Aceh agar maju secara ekonomi,” harapnya.
Ia percaya partisipasi aktif masyarakat, termasuk pelaku usaha dan akademisi, sangat penting dalam memastikan kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebagai langkah proaktif, Ghufran mengundang kritik dan saran dari masyarakat dalam perjuangannya di tingkat pusat.
“Saya siap untuk bekerja sama dengan rekan-rekan Aceh lainnya di DPR RI untuk mengidentifikasi isu-isu krusial yang perlu diperjuangkan di tingkat nasional,” tegasnya.
Ghufran juga menyoroti beberapa prioritas yang akan ia dorong, seperti peningkatan investasi, pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi, dan pemberdayaan UMKM lokal.
“Kita akan berupaya agar BPK Sabang dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Aceh,” tambahnya.
Penempatan Ghufran di Komisi VI diharapkan dapat membawa angin segar bagi pembangunan ekonomi Aceh. Dengan latar belakang kuat di bidang ekonomi dan pengalamannya sebagai wakil rakyat, Ghufran diharapkan dapat menjembatani kepentingan Aceh dengan kebijakan ekonomi nasional, serta mendorong percepatan pembangunan di provinsi tersebut melalui optimalisasi peran BPK Sabang.
Editor: Akil
