NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Langkah Polda Aceh menyalurkan bantuan berupa bibit tanaman dan perlengkapan penanaman kepada masyarakat terdampak banjir di Kota Langsa, Rabu (14/1/2026), mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Bantuan tersebut diberikan sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi dan penguatan ketahanan pangan pascabencana.
Kapolda Aceh Irjen Pol Marzuki Ali Basyah menyampaikan bahwa bibit yang diberikan, di antaranya bibit cabai, diharapkan dapat dimanfaatkan oleh warga sebagai kebun keluarga untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.
Apresiasi salah satunya datang dari Uqra Fhalinfarabi M.E, Pengamat Ekonomi Kerakyatan di Aceh Strategy Advisory (ASA). Dalam wawancaranya kepada Nukilan.id, Kamis (15/1/2026), Uqra menilai inisiatif tersebut sebagai langkah positif yang mencerminkan keberpihakan negara kepada masyarakat kecil.
“Kami mengapresiasi langkah Polda Aceh yang menyalurkan bibit cabai kepada warga terdampak banjir di Langsa. Meski ini bukan tugas utama kepolisian, inisiatif ini mencerminkan kehadiran negara yang berpihak pada rakyat kecil dalam situasi krisis,” ujarnya.
Menurut Uqra, bantuan tersebut memiliki nilai strategis karena bersifat produktif dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga, bukan sekadar bantuan konsumtif jangka pendek. Hal ini dinilainya sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan.
“Masyarakat tidak hanya dibantu untuk bertahan, tetapi juga diberi peluang untuk kembali berproduksi. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menilai program tersebut mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga sekaligus membantu menekan beban pengeluaran warga setelah bencana. Ia pun mendorong agar program serupa dapat diperluas dan didukung lintas sektor.
“Program sederhana seperti ini, jika diperluas dan didukung lintas sektor, dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat dan memperkuat struktur ekonomi rakyat di tingkat paling bawah,” ungkapnya.
Uqra berharap model bantuan produktif ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam merancang program pemulihan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat terdampak bencana.
“Inilah praktik nyata ekonomi Pancasila, gotong royong, keadilan sosial, dan kemandirian rakyat,” tutupnya. (XRQ)
Reporter: AKIL
