NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh memfasilitasi kegiatan pembekalan terkait bahaya intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jumat (6/2/2026). Kegiatan yang berlangsung di Aula Majid Ibrahim, Lantai 4 Kantor Bappeda Aceh ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Detasemen Khusus Antiteror (Densus) 88 AT Polri.
Pembekalan tersebut menghadirkan narasumber dari Densus 88, Ipda Said Martunis, dan diikuti oleh jajaran ASN Bappeda Aceh. Kegiatan berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB dan berjalan lancar dengan partisipasi peserta yang terlihat serius menyimak materi.
Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan berbagai kelompok teror dan organisasi terlarang yang ada di Indonesia. Ia menegaskan bahwa terorisme tidak berkaitan dengan agama tertentu, melainkan merupakan tindak pidana yang harus dilihat dari perbuatannya.
ASN juga diingatkan untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan setia kepada pemerintah yang sah. ASN diposisikan sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Disampaikan pula bahwa keterlibatan atau dukungan terhadap organisasi terlarang yang telah dicabut status badan hukumnya dapat berujung pada sanksi tegas. Sanksi tersebut mencakup pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017 junto PP Nomor 17 Tahun 2020 serta PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
Selain membahas aspek ideologi, sosialisasi ini juga mengulas berbagai modus perekrutan terorisme melalui ruang digital. Kelompok radikal disebut kerap menyisipkan pesan melalui konten menarik di media sosial dan komunitas daring, memanfaatkan algoritma rekomendasi untuk mendorong konsumsi konten yang semakin ekstrem.
Tidak hanya itu, kelompok tersebut juga memanfaatkan game online, komunitas virtual, hingga fitur voice chat sebagai sarana pendekatan. Pola manipulasi psikologis seperti menanamkan rasa bersalah, mengeksploitasi isu kemanusiaan, serta memanfaatkan kondisi keluarga menjadi metode lain yang patut diwaspadai.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa ASN kerap menjadi sasaran kelompok radikal, salah satunya karena faktor finansial. Bahkan, pernah terjadi penangkapan terhadap seorang ASN di lingkungan Pemerintah Aceh yang diduga terlibat dalam jaringan terorisme.
Kondisi ini menjadi pengingat penting bagi ASN untuk menjaga integritas, meningkatkan kewaspadaan, serta memperkuat ketahanan diri dan keluarga dari pengaruh paham menyimpang.
Melalui kegiatan pembekalan ini, diharapkan ASN Bappeda Aceh semakin memahami berbagai bentuk dan modus penyebaran intoleransi, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme, serta mampu berperan aktif dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, kondusif, dan mendukung pembangunan Aceh yang berkelanjutan.
