NUKILAN.ID | IDI RAYEUK — Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, S.H.I., M.Si menyambut kunjungan kerja Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M, di Gampong Beusa Seberang, Kecamatan Peureulak Barat, Kabupaten Aceh Timur, Kamis, 26 Februari 2026.
Kunjungan tersebut berlangsung dalam rangka penyerahan bantuan hunian sementara (huntara) sekaligus kegiatan buka puasa bersama masyarakat terdampak bencana. Agenda itu juga dirangkaikan dengan penyaluran santunan kepada anak yatim serta pembagian paket sembako bagi warga yang saat ini menempati huntara.
Dalam sambutannya, Bupati Al-Farlaky menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kepala BNPB beserta jajaran yang sejak awal bencana telah aktif berkoordinasi dan turun langsung mendampingi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Ia menegaskan keterlibatan BNPB mencakup berbagai tahapan, mulai dari penanganan darurat, proses verifikasi kerusakan rumah warga, hingga percepatan pembangunan hunian sementara.
Di hadapan Kepala BNPB, Bupati turut melaporkan sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Pada tahap awal, pemerintah daerah mengusulkan lebih dari 8.000 unit rumah terdampak untuk diverifikasi. Namun sekitar 3.500 unit di antaranya dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Menurutnya, pemerintah daerah tetap berharap data awal tersebut dapat menjadi dasar pembangunan karena proses verifikasi sebelumnya menggunakan formulir berbasis bencana gempa yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi banjir.
“Karakter bencana gempa dan banjir berbeda. Pada banjir, struktur rumah bisa saja tetap berdiri, tetapi lumpur dan dampak rendaman menyebabkan rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Bupati juga menjelaskan bahwa sejak awal bencana, pemerintah kabupaten bekerja dengan keterbatasan sarana, termasuk jaringan internet dan perangkat komputer. Meski demikian, bersama camat, keuchik, BPBD, serta unsur Forkopimda, pemerintah berhasil menghimpun hampir 25 ribu data warga terdampak.
Ia menambahkan, Permendagri terbaru telah mengatur pedoman teknis penilaian kerusakan akibat banjir berdasarkan ketinggian lumpur. Lumpur setinggi 20–50 sentimeter dikategorikan rusak ringan dengan stimulus Rp15 juta, sedangkan ketinggian 50–70 sentimeter masuk kategori rusak sedang dengan stimulus Rp30 juta.
Terkait penyaluran bantuan, Bupati menyebut dana sekitar Rp298 miliar telah tersedia di rekening penyalur melalui Bank Syariah Indonesia (BSI). Namun demikian, ia mengusulkan agar proses penyaluran turut melibatkan Bank Aceh Syariah guna menghindari penumpukan antrean masyarakat serta mempercepat pencairan secara tertib.
Selain itu, ia meminta agar mekanisme pencairan tahap lanjutan tidak lagi mewajibkan bon pembelian material bangunan, melainkan cukup menggunakan surat pernyataan bermaterai dari penerima manfaat. Hal ini mengingat sebagian warga telah lebih dulu membersihkan maupun memperbaiki rumah secara mandiri.
“Jika dana sudah masuk ke rekening masyarakat, maka penerima manfaatlah yang bertanggung jawab secara moral dan hukum,” tegasnya.
Bupati juga membuka ruang pengaduan bagi masyarakat yang belum terdata atau merasa keberatan terhadap hasil verifikasi. Ia menginstruksikan para camat dan keuchik untuk melakukan pendataan ulang, menempelkan daftar calon penerima bantuan di desa dan meunasah sebagai uji publik, serta menyediakan formulir pengaduan. Ia menegaskan tidak boleh ada aparatur yang menunda proses tersebut.
“Perhatian khusus juga diminta bagi warga berstatus “Kartu Keluarga gantung”, yakni pasangan yang masih tercatat dalam KK orang tua namun telah berkeluarga sendiri, agar dipertimbangkan menerima bantuan huntara maupun hunian tetap” harap Bupati Al-Farlaky.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen Suharyanto menyampaikan bahwa pembangunan huntara di Aceh Timur menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari lebih dari 3.000 unit yang direncanakan, lebih dari separuh telah selesai 100 persen.
Ia menjelaskan bahwa Aceh Timur memiliki karakteristik khusus karena mayoritas huntara dibangun secara insitu di atas tanah milik warga. Model pembangunan ini dinilai lebih kompleks dibandingkan pembangunan secara komunal, namun tetap dapat berjalan cepat berkat dukungan vendor lokal.
Menurutnya, BNPB telah hadir sejak hari pertama bencana pada 26 November 2025 dan terus melakukan pendampingan hingga masa transisi darurat. Meskipun pada awal 2026 berbagai bencana juga terjadi di sejumlah daerah lain, pendampingan terhadap Aceh Timur tetap menjadi prioritas.
Untuk melengkapi fasilitas huntara, bantuan perabotan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan disalurkan dalam bentuk uang sebesar Rp3 juta per keluarga.
” Sambil menunggu, BNPB telah menyalurkan bantuan darurat berupa kasur, kompor, kipas angin, karpet, dan matras. Selain itu, bersama Kemensos, BNPB juga menyalurkan bantuan jatah hidup (jadup) sebesar Rp15.000 per orang per hari selama tiga bulan,” kata Letjen Suharyanto.
