NUKILAN.ID | Jakarta — Manajemen Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) melakukan diskusi strategis dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Jumat (23/5), di Menara Bappenas, Jakarta Selatan. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam menjawab tantangan pendanaan dan hambatan regulasi yang tengah dihadapi BPKS.
Diskusi yang berlangsung di Ruang Rapat Papua, Lantai 5 Menara Bappenas, dipimpin oleh Direktur Pembangunan Indonesia Barat, DR. RER. NET. Jayadi, S.Si, M.Se, M.A. Dari pihak BPKS, hadir langsung Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen, Wakil Kepala Abdul Manan, serta jajaran pimpinan lainnya.
Dalam forum tersebut, Iskandar memaparkan tantangan besar yang dihadapi BPKS selama dua tahun terakhir. Salah satu persoalan utama adalah keterbatasan pendanaan akibat kebijakan Automatic Adjustment Tahun Anggaran 2025.
“Alokasi pagu indikatif tahun 2026 bahkan lebih kecil dibandingkan tahun 2025, hal ini berdampak pada terhambatnya aktivitas pengembangan kawasan, khususnya dalam penyediaan infrastruktur penting seperti Pelabuhan Penyeberangan Balohan yang merupakan bagian dari kegiatan Prioritas Nasional,” ujar Iskandar.
Karena itu, BPKS mendorong adanya dukungan Bappenas, terutama untuk menjembatani koordinasi lintas kementerian. Tujuannya jelas, yakni menyelesaikan persoalan kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang kian kompleks.
Selain pendanaan, BPKS juga menyoroti persoalan koordinasi kelembagaan yang belum optimal. Iskandar menggarisbawahi bahwa sejak dibubarkannya Dewan Kawasan Nasional pada 2016, rantai koordinasi antara Dewan Kawasan Sabang dengan Presiden menjadi terputus. Hal ini dinilai menjadi salah satu faktor penghambat komunikasi strategis lintas instansi.
Menanggapi hal tersebut, DR. Jayadi menyarankan agar BPKS memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan. Menurutnya, penting bagi BPKS untuk menyusun skenario optimis dan pesimis dalam menghadapi dinamika anggaran ke depan.
Sebagai tindak lanjut, Bappenas menjadwalkan pertemuan trilateral antara BPKS, Bappenas, dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan pada 5 Juni 2025. Dalam pertemuan itu, Bappenas menyatakan siap mendukung usulan penambahan anggaran, asalkan BPKS menyiapkan dokumen teknis yang lengkap dan komprehensif.
Tidak hanya itu, BPKS juga didorong untuk mengeksplorasi alternatif pendanaan di luar skema Rupiah Murni (RM). Langkah ini dinilai penting, terutama dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029. Namun, sebelum itu, BPKS perlu terlebih dahulu menyelesaikan persoalan regulasi dan kelembagaan yang selama ini menjadi hambatan utama.
Dalam diskusi tersebut, Bintang Rahmat Wananda, perwakilan Direktorat Pengembangan Regional Sumatera Utara, turut menambahkan bahwa BPKS diharapkan menyiapkan dokumen usulan proyek, baik secara individu maupun terintegrasi, untuk diajukan melalui skema Pinjaman Luar Negeri (blue book).
“Kami akan membantu pengiriman petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen persyaratan pengusulan tersebut,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi BPKS untuk menyusun peta jalan yang lebih terukur. Dengan dukungan Bappenas dan keterlibatan aktif lintas kementerian, diharapkan tantangan yang menghambat pengembangan Kawasan Sabang dapat diatasi secara bertahap.
Selain Kepala dan Wakil Kepala BPKS, diskusi ini juga dihadiri Deputi Umum BPKS Fajran Zain, serta Kepala Biro Perencanaan Teuku Ardiansyah.
