NUKILAN.ID | KUALA SIMPANG – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Kepala Posko Wilayah (Kaposwil) Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Aceh, Safrizal ZA, memerintahkan penambahan 111 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak banjir di Desa Rongoh, Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat komando teknis yang digelar usai mendampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau sejumlah lokasi terdampak banjir di Aceh Tamiang, Kamis (30/1/2026), di Kantor Bupati Aceh Tamiang. Rapat tersebut turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang, Sekda, Camat Tamiang Hulu, jajaran BNPB, serta Yonzipur 10/JP/2 Kostrad.
Dalam rapat itu, BNPB dan Satgas PRR membahas langkah-langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk terobosan dalam validasi data agar tidak menjadi hambatan pembangunan huntara.
“Data yang sudah diinventarisir proses validasnya langsung dikomparasikan dengan data riil lapangan, jangan saling tunggu menunggu, jelang ramadhan semua huntara sudah terbangun sehingga tidak ada di tenda-tenda pengungsian” ujar Suharyanto
Safrizal ZA menegaskan, percepatan pembangunan huntara menjadi kebutuhan mendesak, bukan hanya karena banyak rumah warga yang sudah tidak layak huni, tetapi juga untuk menjaga kondisi psikologis masyarakat pengungsi yang mulai berada di titik jenuh.
“Terobosan-terobosan harus segera dikerjan Satgas sampai level bawah, pembangunan huntara bisa dilakukan secara insitu atau dilahan sendiri serta bisa yang sifatnya relokasi secara kolektif, libatkan kekuatan swasta dan pekerja lokal untuk sehingga mobilisasinya lebih mudah” imbuh Safrizal.
Dalam forum tersebut juga terungkap masih adanya warga pengungsi yang belum tercatat sebagai penerima huntara. Camat Tamiang Kuala, M. Ilham, melaporkan bahwa terdapat 111 kepala keluarga (KK) di Desa Rongoh yang belum masuk dalam daftar penerima huntara. Dari jumlah tersebut, 53 KK masih bertahan di tenda pengungsian di area perkebunan kelapa sawit, sementara 58 KK lainnya terpaksa menumpang di rumah kerabat.
Menanggapi laporan tersebut, Safrizal ZA memastikan seluruh warga terdampak akan diakomodir dalam program huntara.
“Bersama Kepala BNPB yang juga Wasatgasnas PRR kami instruksikan penambahan 111 huntara di Desa Rongoh, Kecamatan Simpang Kuala, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita untuk tidak melewatkan seorang pun, no one left behind” sambung Safrizal.
Melalui kerja cepat dan kerja tepat, BNPB dan Satgas PRR menargetkan seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan sebelum bulan suci Ramadhan, sehingga tidak ada lagi warga yang bertahan di tenda pengungsian.
Di sisi lain, pembersihan dan reaktivasi kantor-kantor pemerintahan di Aceh Tamiang juga terus dilakukan. Safrizal menyebut, praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bersama taruna Latsitardanus turut dilibatkan dalam pembersihan lumpur pascabanjir.
“Para praja-praja dari IPDN terus bekerja keras untuk membatu pemda dalam pembersihan bersama para taruna latsitardanus, penanganan lumpur pasca banjir ini perlu dipikirkan misal dengan menaburkan bibit rumput sehingga meminimalisir debu bertebangan yang mengganggu pernapasan masyarakat” pungkas Safrizal.
