Nukilan.id – Kinerja perekonomian Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 tumbuh kuat sebesar 4,63% year on year (yoy), meski melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya yang tercatat 5,60% (yoy).
Pertumbuhan dari sisi sektoral didorong oleh Lapangan Usaha (LU) Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (sumber pertumbuhan 1,66%), serta LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (sumber pertumbuhan 0,92%).
Sementara, dari sisi penggunaan, pertumbuhan didorong oleh tingginya Konsumsi Rumah Tangga (1,77%), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (1,49%), dan Ekspor Luar Negeri (1,04%).
Secara nominal, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk Provinsi Aceh pada triwulan I 2023 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tercatat sebesar Rp54,25 triliun, sedangkan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar Rp35,00 triliun.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh Rony Widiarto kepada Nukilan di Banda Aceh, Jum’at (12/05/2023).
Rony mengatakan, bahwa Bank Indonesia Provinsi Aceh akan terus mendorong proses digitalisasi kepada masyarakat dengan memberikan Edukasi kepada masyarakat terutama dengan proses digital sesuai inklusi keuangan dimana bisa mengakses keuangan sampai kepelosok gampong.
Kemudian Bank Indonesia (BI) sudah membentuk Tim Perluasan Digitalisasi Daerah (TPDD) untuk mengoptimalkan transaksi digital di tingkat daerah. Konsep pembentukan TPDD ini sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dibentuk di masing-masing daerah.
“Tujuan dari pembentukan tim tersebut adalah agar daerah lebih siap menghadapi era digital,” ujarnya.
Lebih lanjut, kata dia, saat ini pihaknya sudah mengembangkan pola pembayaran nontunai untuk beberapa pelayanan. Salah satunya pelayanan pajak dan retribusi secara online, seperti pembayaran retribusi pasar,parkir kendaraan bermotor, sehingga menghindari kebocoran anggaran pendapatan daerah serta penyalahgunaan pengutipan setiap retribusi yang dilakukan oleh petugas di masing-masing daerah.
“Memang masih ada beberapa tantangan untuk mengoptimalkan transaksi nontunai tersebut di daerah tentu, salah satunya kurangnya pemahaman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, diharapkan sistem tersebut dapat mengefisienkan perekonomian sehingga tidak ada penggunaan dana yang tidak pada tempatnya,” imbuhnya.
Rony menambahkan, Bank Indonesia akan mengaet Pemerintah Daerah, Perbankan agar semakin banyak penggunaan QRIS sehingga PAD lebih Transparan karena sudah melalui non tunai dalam sistem pembayaran. [Rjf]
