NUKILAN.id | Banda Aceh — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Aceh menilai Aceh perlu memperbaiki dan melengkapi infrastruktur penunjang bisnis guna meningkatkan aktivitas ekonomi dan menarik lebih banyak investasi ke Tanah Rencong.
“Kami harap pemerintah daerah dan teman-teman di DPRA fokus pada pembangunan infrastruktur penunjang bisnis. Insentif pemerintah bisa diarahkan ke sana,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea Cukai Aceh Safuadi di Aceh Besar, Jumat (17/1/2025).
Safuadi menjelaskan, fasilitas pendukung bisnis di Aceh saat ini masih belum memadai, sehingga menghambat pertumbuhan kegiatan ekonomi. Menurutnya, membangun infrastruktur vital tidak mungkin dibebankan kepada pelaku usaha.
Ia mencontohkan kondisi Pelabuhan Malahayati di Krueng Raya, Aceh Besar, yang kedalamannya hanya 6-8 meter. Pelabuhan ini hanya mampu disinggahi kapal berbobot hingga 30 ribu ton, sedangkan kapal kargo modern rata-rata berkapasitas 50 ribu ton ke atas.
“Kapal-kapal besar yang ingin merapat tidak bisa masuk. Seharusnya, Pelabuhan Malahayati memiliki kedalaman 14 meter agar kapal kargo 50 ribu ton bisa bersandar. Kalau kapal bisnis tidak bisa datang, tentu bisnis juga tidak akan ada,” ujarnya.
Selain itu, Bandara Syekh Hamzah Fansyuri di Singkil hanya memiliki landasan sepanjang 1.400 meter. Untuk mendukung pengiriman komoditas unggulan langsung ke negara tujuan, panjang landasan perlu ditingkatkan menjadi 2.500 meter.
“Bandara Lasikin di Simeulue pun sama. Landasan yang ada sekarang sepanjang 1.710 meter tidak bisa dilandasi pesawat kargo. Idealnya diperpanjang hingga 2.500 meter, meski harus memotong bukit,” kata Safuadi. Menurutnya, dengan perpanjangan tersebut, produk perikanan seperti lobster bisa langsung diterbangkan ke Jepang atau Uni Emirat Arab.
Safuadi juga menyoroti pentingnya optimalisasi bandara untuk pergerakan barang, bukan hanya penumpang. Menurut dia, aktivitas ekonomi tumbuh karena adanya mobilitas lima elemen utama: barang, uang, dokumen, orang, dan pasar.
“Kalau lima hal ini berjalan, maka ekonomi akan bertumbuh,” ujarnya.
Pemerintah Aceh, menurut Safuadi, perlu menyiapkan infrastruktur bisnis untuk memperlancar roda perekonomian. Investor tidak boleh dibebani dengan tanggung jawab membangun fasilitas yang seharusnya menjadi tugas pemerintah.
Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Aceh.
“Para akademisi sudah menyampaikan gagasan, pengusaha memiliki harapan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah mengambil bagian. Kolaborasi ketiganya penting. Jika salah satu terputus, konektivitas terganggu, dan Aceh sulit untuk bangkit,” pungkas Safuadi.
Editor: Akil
