NUKILAN.id | Banda Aceh – Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Aceh, Drs. Muhammad Diwarsyah, M.Si, memimpin rapat koordinasi bersama Bawaslu RI, Kemensetneg RI, Kemendagri RI, Polri, serta sejumlah instansi terkait lainnya untuk membahas persiapan Pilkada Serentak 2024 di Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Ruang Potensi Daerah Setda Aceh pada Selasa (12/11/2024) ini menjadi bagian penting dari upaya memastikan pelaksanaan Pilkada yang tertib dan aman di Aceh.
Diwarsyah menyampaikan, pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh dan pemerintah kabupaten/kota melalui berbagai pertemuan daring dan tatap muka. Dengan sisa waktu 15 hari menuju hari pemilihan pada 27 November, langkah ini dianggap krusial untuk menjamin kelancaran proses demokrasi di provinsi tersebut.
“Kami berupaya semaksimal mungkin agar Pilkada di Aceh berjalan lancar dan damai. Kami juga menekankan pentingnya netralitas ASN sebagai upaya menjaga integritas Pilkada,” ungkap Diwarsyah.
Ia menambahkan bahwa ASN di Aceh terus diingatkan untuk bersikap netral, termasuk dengan mengenakan simbol netralitas saat bertugas. Harapannya, upaya ini mampu meminimalisasi potensi pelanggaran yang dapat mencederai prinsip demokrasi.
Koordinasi Hingga Tingkat Kecamatan
Sementara itu, Plh Asisten I Sekda Aceh, Syakir, menjelaskan bahwa persiapan anggaran dan struktur pengawasan Pilkada telah rampung hingga ke tingkat kecamatan. Menurutnya, Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) telah terbentuk di seluruh kecamatan di Aceh, yang diharapkan dapat memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan sesuai aturan.
“Aceh sudah menyelesaikan penyaluran anggaran Pilkada di seluruh kabupaten/kota, dan koordinasi antar-instansi terus dilakukan melalui Desk Pilkada yang memantau persiapan setiap hari,” kata Syakir.
Langkah-langkah ini, menurut Syakir, merupakan bentuk antisipasi potensi pelanggaran, terutama dalam menjaga netralitas ASN yang kerap menjadi sorotan dalam setiap gelaran Pilkada.
Pengawasan Khusus untuk TPS Rawan
Kepala Biro Fasilitasi Pengawasan Pemilu Bawaslu RI, Asmin Safari Lubis, menekankan komitmen pihaknya dalam mendukung penyelenggaraan Pilkada yang damai dan aman. Selain menjaga partisipasi pemilih, Bawaslu juga mengawasi potensi pelanggaran di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dinilai rawan, seperti TPS di lembaga pemasyarakatan.
“Kami berusaha memastikan semua tahapan Pilkada berjalan tanpa keberpihakan. Bawaslu akan selalu hadir untuk mengawasi potensi pelanggaran, agar proses demokrasi di Aceh dapat menjadi catatan positif bagi demokrasi Indonesia di mata dunia internasional,” ujar Asmin.
Menurutnya, kesiapan dalam menghadapi tantangan yang ada menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Bawaslu berharap kerja sama yang solid di tingkat pusat dan daerah mampu menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan adil.
Editor: Akil
