Nukilan.id – Dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang semakin dekat, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) aktif dalam mengidentifikasi potensi kerawanan yang dapat mengganggu integritas proses demokrasi. Kordiv Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga (PPML) Bawaslu, Maitanur, menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi hal tersebut.
“Kami terus mengupdate identifikasi kerawanan Pemilu dan insya Allah pada tanggal 16 nanti bulan ini, kami akan melakukan rakor di Jambi. Tentunya kami terus mengidentifikasi kerawanan yang sudah ada. Kemudian pengawasan itu terus kami lakukan,” ungkap Maitanur kepada Nukilan di Banda Aceh, Selasa (11/7/2023)..
Maitanur juga menyoroti upaya Bawaslu dalam memastikan hak pilih para narapidana yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. “Apa patroli Kawal Pilih kita juga kemarin ke lapas ya kami ambil sampelnya kemarin lapas perempuan di Sigli kelas 2B juga di lapas Lhoksukon. Ya, pak, Indo gak salah Xukun Utara. Kita mau memastikan apakah para narapidana di pemasyarakatan ini apakah hak pilihnya itu sudah terdaftar atau belum,” jelas Maitanur.
Sejauh ini, Bawaslu telah melakukan identifikasi terhadap 175 narapidana yang baru terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Namun, hanya 69 dari mereka yang berhasil terdaftar. Maitanur menegaskan, “Sedangkan sisanya itu sedang kita kejar. Terus kita update supaya filenya ada di hari Pemilu nanti.”
Proses identifikasi tidaklah mudah, terutama ketika narapidana tersebut pindahan atau belum memiliki identitas yang jelas. Untuk itu, Bawaslu bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga pemasyarakatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta dinas terkait lainnya.
“Alhamdulillah, kerja samanya baik, komunikasinya baik. Kemarin akses tidak ada kendala, malah data-data mereka dapat kadang juga. Mereka membantu kami untuk memastikan apakah nama yang sama itu adalah pemilih yang akan didaftarkan,” ujarnya.
Selain itu, Maitanur menjelaskan bahwa Bawaslu juga memfokuskan pada pemetaan kerawanan politik, termasuk money politics dan kampanye hitam. “Money politic, black campaign, ya itu masih di urutan tinggi ya,” tegasnya.
Maitanur mengungkapkan bahwa pihaknya belum menemukan indikasi adanya pemilik KTP siluman. Namun, Bawaslu terus melakukan update dan uji petik terhadap data pemilih untuk memastikan keakuratan dan keabsahan data tersebut. Jika terdapat penggelembungan data pemilih, Bawaslu langsung berkoordinasi dengan KPU untuk menghapus data yang tidak autentik.
“Dalam memastikan integritas Pemilu, Bawaslu bekerja keras untuk mengatasi potensi kerawanan yang muncul. Kami mengapresiasi kerja sama yang baik dengan pihak terkait dalam menjaga keabsahan proses demokrasi,” tandas Maitanur.
Dengan langkah-langkah yang diambil oleh Bawaslu, diharapkan Pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis, sehingga kehendak rakyat dapat terwujud secara optimal. [Rjf]
