Nukilan.id – Pemerintah memanfaatkan pandemi sebagai momentum untuk mempercepat program transformasi digital yang telah dicanangkan beberapa tahun lalu.
Percepatan itu dilakukan mengingat semasa pandemi cara hidup seluruh lapisan masyarakat dituntut untuk beradaptasi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis transformasi digital.
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) pun mendorong akselerasi serta inovasi transformasi digital dalam pelayanan publik di masa pandemi.
Inovasi transformasi digital ini diimplementasikan pemerintah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
“Transformasi digital dalam pemerintahan ditandai berbagai pembangunan infrastruktur pusat data dan lainnya yang dapat menghemat signifikan per tahun. Potensi penghematan ini adalah konsolidasi 2.700 aplikasi instansi pemerintah yang dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan Rp2,7 triliun per tahun, dan penghematan pengembangan aplikasi pemda yang dapat mencapai Rp12 triliun rupiah,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso, Rabu (3/3/2021).
Pemerintah juga mendorong pengembangan telemedis sebagai solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi Covid-19, yang menjadi salah satu agenda dalam percepatan transformasi digital.
Di Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menyebutkan telah menerapkan transformasi digital dalam penanganan kasus Covid-19. Dalam transformasi digital ini, Pemprov Jateng melibatkan masyarakat, dimana tujuannya birokrasi menjadi lebih dekat dengan masyarakat.
“Strategi transformasi digital, yaitu dengan peningkatan sumber daya manusia bidang IT, pembangunan infrastruktur TIK, kerjasama antar pemerintah daerah mulai didorong, literasi digital masyarakat. Humas berkomunikasi dengan masyarakat mengenai kebaruan yang perlu diketahui masyarakat,” kata Ganjar.
Ganjar juga memaparkan tantangan tranformasi digital, antara lain anggaran terbatas dan kuatnya ego sektoral, aturan masih mensyaratkan dokumen cetak, dan kondisi infrastruktur yang belum memadai.
Transformasi digital pemerintahan juga berperan untuk mendukung proses koordinasi dan sinergi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis bukti dan tepat sasaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membangun sebuah database lengkap di website corona Jakartayang dapat diakses melalui aplikasi mobile JAKI.
JAKI berisi layanan Pemprov DKI Jakarta seperti Jakarta Tanggap Covid, Jakwifi, Jaklapor, JakPangan, dan JakSurvei. Kerangka Smart City 4.0 yang dibangun untuk merespons pandemi ini menawarkan peluang signifikan untuk memajukan pemahaman membangun ekosistem smart city dengan teknologi, inovasi, kolaborasi dan ko-kreasi.
“Khusus Covid, dibangun secara cepat. Kami manfaatkan momentum ini untuk membuat platform berisi data, informasi, dan fasilitas pendukung dalam menghadapi pandemi ini,” kata Anies.
(Sumber: Okezone.com)
