NUKILAN.id | Banda Aceh – Senator Aceh, Azhari Cage, menegaskan bahwa Aceh seharusnya tidak dijadikan sebagai tempat transit bagi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), terutama bagi pengungsi Rohingya yang terus berdatangan. Hal ini disampaikan di tengah kasus perdagangan manusia yang sedang ditangani oleh Polda Aceh dan semakin maraknya imigran etnis Rohingya yang tiba di perairan Aceh.
“Kita tidak mengharapkan Aceh menjadi tempat transit perdagangan orang,” ujar Azhari Cage di Banda Aceh, Kamis (7/11/2024).
Azhari mengingatkan bahwa meskipun para pengungsi tersebut harus dibantu dari sisi kemanusiaan, masalah TPPO tidak boleh menjadi hal berulang yang terjadi setiap tahun.
Polda Aceh sebelumnya mengungkapkan telah menangkap tiga tersangka penyelundupan pengungsi Rohingya di Kabupaten Aceh Selatan, dan masih mencari delapan tersangka lainnya yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Para tersangka memiliki peran masing-masing dalam jaringan perdagangan manusia, termasuk seorang yang telah divonis dalam kasus serupa di Kabupaten Aceh Barat beberapa bulan lalu.
Azhari Cage meminta Pemerintah Aceh bersama aparat keamanan untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perairan guna mencegah masuknya pengungsi secara ilegal yang sering kali berujung pada perdagangan manusia.
“Diharapkan kepada Polairud dan TNI Angkatan Laut (AL) untuk mengoptimalkan pengawasan, agar Aceh tidak lagi menjadi tempat transit menuju Medan hingga ke Malaysia,” tegasnya.
Menurut Azhari, kondisi ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas kasus TPPO.
“Kami berharap Polda Aceh mengusut tuntas masalah ini hingga ke akarnya agar kejadian yang sama tidak terus berulang,” tambahnya.
Penanganan kasus ini menjadi sorotan setelah ditemukan jenazah imigran Rohingya yang meninggal dunia di Desa Meunasah Hasan, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur. Kejadian ini semakin memperkuat kekhawatiran akan adanya jaringan perdagangan manusia yang menjadikan Aceh sebagai jalur transit.
Azhari Cage juga menyoroti peran pihak-pihak tertentu yang memfasilitasi masuknya pengungsi Rohingya untuk kepentingan TPPO. Ia mengingatkan bahwa aspek kemanusiaan harus tetap menjadi prioritas, tetapi penyalahgunaan situasi ini untuk kegiatan ilegal harus diberantas secara tuntas.
Dengan meningkatnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat, diharapkan Aceh tidak lagi menjadi target transit TPPO, dan perairannya menjadi lebih aman dari segala bentuk perdagangan manusia.
Editor: Akil
