NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Sekretaris DPD Partai Demokrat Aceh, Arif Fadillah, S.I.Kom., M.M., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas keputusan menetapkan empat pulau sengketa—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Aceh.
Menurut Arif, keputusan tersebut menjadi bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan keadilan bagi rakyat Aceh.
“Keputusan Presiden Prabowo ini adalah langkah bijak yang tidak hanya meredam potensi konflik tapal batas, tetapi juga menyelamatkan semangat kebangsaan dan kedaulatan Aceh artinya negara hadir di saat rakyat memerlukan kepastian dan perlindungan atas hak-haknya,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Selasa (17/6/2025).
Arif menilai keberhasilan ini tak lepas dari respons cepat Pemerintah Aceh, khususnya dalam 100 hari kerja kepemimpinan Gubernur Muzakir Manaf (Mualem) dan Wakil Gubernur Fadhullah (Dek FADH). Ia menyebut langkah tersebut sebagai pencapaian penting dalam sejarah Aceh.
“Ini adalah tonggak sejarah. Pemerintah Aceh bergerak cepat sesuai harapan kita dan hasilnya hari ini menjadi bukti nyata,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi sinergi berbagai pihak, mulai dari DPR RI, DPD RI, DPRA, tokoh agama, masyarakat, mahasiswa, hingga pemuda yang bersatu menyuarakan bahwa empat pulau tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari Aceh.
Bagi Arif, keberhasilan ini tak lepas dari upaya lobi yang dilakukan Mualem dan Dek FADH ke Jakarta serta komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Ia menilai keputusan Presiden merupakan bentuk kemenangan rakyat yang didukung oleh dokumen dan fakta sejarah.
“Ini bukan sekadar perbatasan administratif, tapi soal harga diri dan identitas. Aceh hari ini kembali membuktikan bahwa suara rakyatnya tidak bisa diabaikan, dan pemimpinnya mampu bersuara tegas untuk kebenaran,” tegasnya lagi.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Aceh atas dukungan dan kebersamaan dalam menjaga kedaulatan wilayah. Ia melihat polemik ini membawa hikmah berupa tumbuhnya kembali semangat persatuan di tengah masyarakat.
Mengakhiri pernyataannya, Arif mengajak semua pihak untuk terus menjaga marwah dan identitas Aceh.
“Empat pulau ini adalah pengingat bahwa tanah dan identitas kita tak bisa dirampas oleh kelalaian birokrasi. Di tangan pemimpin yang tepat, perjuangan selalu menemukan jalannya,” pungkasnya.
Editor: Akil
