NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Persentase kemiskinan di Aceh memang menunjukkan tren menurun. Namun, situasi ini justru menimbulkan tanda tanya besar. Di tengah kabar baik tersebut, masyarakat mengeluhkan daya beli yang melemah dan banyak usaha kecil yang gulung tikar.
Keanehan ini mencuat dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi DPR Aceh terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Aceh tahun 2024 yang digelar pada Senin (26/5/2025). Ketua Pansus LKPj, Anwar Ramli, menyampaikan bahwa persentase penduduk miskin di Aceh per September 2024 tercatat sebesar 12,64 persen.
Sebelumnya, pada Maret 2024, angka kemiskinan di provinsi berjuluk Tanah Rencong ini masih berada di angka 14,23 persen. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar 1,59 persen dalam enam bulan.
Ketimpangan Kota-Desa Masih Menganga
Meski ada penurunan, persoalan lain muncul. Anwar menyoroti ketimpangan jumlah penduduk miskin antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Angka kemiskinan Aceh mengalami tren positif, namun masih tingginya ketimpangan jumlah penduduk miskin di kota dan di desa serta Aceh masih peringkat ke 10 di Indonesia dan provinsi termiskin di Sumatera,” kata Anwar dalam sidang paripurna.
Data menunjukkan, pada September 2024, persentase penduduk miskin di desa mencapai 14,99 persen. Sementara itu, di perkotaan berada di angka 8,37 persen.
Daya Beli Lemah dan Usaha Banyak Tutup
Meskipun statistik mencatat penurunan kemiskinan, kenyataan di lapangan justru berbeda. DPR Aceh mempertanyakan bagaimana indikator tersebut bisa menurun, sementara daya beli masyarakat terlihat semakin lemah dan banyak pelaku usaha yang menghentikan aktivitasnya.
“DPR Aceh meminta penjelasan faktor pendorong atas penurunan kemiskinan sebesar 1,59 persen, sementara masyarakat tahun 2024 daya beli sangat rendah dan banyak usaha yang tutup,” lanjut Anwar.
Pengangguran Menurun, Tapi Masih Tertinggi di Sumatera
Tak hanya angka kemiskinan, tingkat pengangguran di Aceh juga mengalami penurunan. Pada 2023, angkanya berada di 6,03 persen. Setahun kemudian, turun menjadi 5,75 persen.
Meski begitu, angka ini masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di kisaran 4,91 persen.
“Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia, Aceh berada di peringkat kedua setelah Maluku, di Sumatera menduduki peringkat kedua tertinggi setelah Sumatera Barat,” ujar politikus Partai Aceh tersebut.
Penurunan Tanpa Perubahan Nyata?
Turunnya angka kemiskinan dan pengangguran di atas kertas memang patut diapresiasi. Namun, tanpa diiringi peningkatan kualitas hidup dan aktivitas ekonomi masyarakat, data tersebut menjadi tidak berarti.
Kini, publik menanti jawaban konkret dari Pemerintah Aceh mengenai faktor-faktor yang benar-benar memengaruhi statistik itu. Apakah penurunan itu mencerminkan realitas, atau hanya sebatas angka dalam laporan?
Editor: AKil
