NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Aktivis lingkungan Masyitoh Chusnan menilai pendekatan Women, Peace, and Security (WPS) belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan rehabilitasi pascabencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Padahal, menurutnya, pengalaman bencana besar seperti tsunami 2004 di Aceh semestinya menjadi rujukan penting dalam merancang kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan.
Hal itu disampaikan Masyitoh dalam Konsultasi Kertas Kebijakan Situasi Pascabencana Banjir dan Longsor Aceh 2025 dengan Pendekatan WPS di Jakarta, Selasa (24/2/2026) lalu.
Ia menegaskan, pendekatan WPS berperan memastikan perempuan tidak hanya dipandang sebagai korban, tetapi juga sebagai pengambil keputusan dalam proses pemulihan.
“Pendekatan WPS memastikan perempuan tidak hanya diposisikan sebagai korban, tetapi sebagai subjek yang terlibat aktif dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.
Menurut Masyitoh, berbagai pengalaman bencana di Aceh dan wilayah Sumatra menunjukkan bahwa kebutuhan spesifik perempuan kerap luput dalam perencanaan hingga distribusi bantuan. Minimnya pelibatan perempuan dinilai berpotensi memperlebar ketimpangan, sekaligus mengabaikan risiko kekerasan berbasis gender dalam situasi darurat.
Dilansir Nukilan.id dari berbagai sumber, pendekatan WPS sendiri menekankan tiga aspek utama, yakni perlindungan, partisipasi, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, baik dalam konteks konflik maupun bencana. Dalam konteks Aceh dan Sumatra yang memiliki riwayat konflik dan kerentanan sosial, Masyitoh menilai integrasi WPS menjadi semakin relevan.
Pandangan serupa disampaikan Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, Deden Sukendar. Ia menekankan bahwa pemulihan pascabencana harus menjadi momentum untuk memperkuat kepemimpinan perempuan di tingkat komunitas.
“Pemulihan bencana tidak boleh sekadar membangun kembali infrastruktur fisik, tetapi juga membangun sistem sosial yang adil dan setara,” ujar Deden.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data terpilah berdasarkan gender dalam setiap tahapan penanganan bencana. Tanpa data tersebut, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan kesulitan merancang program yang tepat sasaran.
Deden mengingatkan, risiko kekerasan terhadap perempuan cenderung meningkat di lokasi pengungsian maupun hunian sementara. Karena itu, integrasi perspektif WPS perlu mencakup mekanisme pengaduan yang aman, responsif, dan ramah bagi perempuan serta kelompok rentan lainnya.
Menurutnya, keberhasilan pemulihan di Aceh dan Sumatra tidak semata diukur dari kecepatan pembangunan fisik, tetapi juga dari penerapan prinsip keadilan gender. “Jika WPS diintegrasikan secara serius, pemulihan bencana akan lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan,” pungkasnya. (XRQ)
Reporter: Akil
