NUKILAN.id | Jakarta – Aktivis buruh Indonesia, Syamsul Arif, mengusulkan skema pendanaan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk memastikan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) tidak membebani pekerja. Menurutnya, pendanaan program ini harus dilakukan tanpa menambah beban iuran bagi buruh.
“Skema ini seharusnya tidak menambah beban kontribusi bagi pekerja,” kata Syamsul Arif kepada Nukilan.id, Selasa (25/2/2025)
Ia menilai, pemerintah memiliki alternatif sumber pendanaan yang lebih tepat guna menjaga keberlanjutan program ini. Salah satu usulan yang diajukannya adalah pemanfaatan pajak dari perusahaan besar atau alokasi dari anggaran sosial lainnya. Langkah ini dinilai dapat menjamin keberlanjutan JKP tanpa mengurangi manfaat yang diterima pekerja.
“Pemerintah bisa mengalokasikan dana dari pajak perusahaan besar atau dari anggaran sosial lainnya untuk menjaga keberlanjutan program tanpa mengurangi manfaat yang diterima pekerja,” lanjutnya.
Selain pendanaan, Syamsul juga menyoroti pentingnya mekanisme pencairan dana JKP yang lebih cepat dan transparan. Ia menekankan bahwa proses pencairan tidak boleh berbelit seperti program Jaminan Hari Tua yang sering kali dikeluhkan pekerja.
“Proses pencairan JKP seharusnya tidak rumit seperti Jaminan Hari Tua,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pekerja harus mendapatkan kepastian dalam mengakses hak mereka, baik dari segi waktu maupun metode pencairan.
“Harus ada kepastian mengenai waktu dan metode yang mudah agar pekerja dapat mengakses hak-haknya dengan sederhana,” pungkasnya.
Usulan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyempurnakan skema JKP agar lebih berpihak kepada pekerja. (XRQ)
Reporter: Akil
