NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro menggelar aksi kemanusiaan dengan mendirikan posko bantuan di Taman Adipura, depan Kodim 0101 Banda Aceh. Posko ini beroperasi sejak 1 hingga 6 bulan ini, sebelum tim turun langsung menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Bireuen pada 7–10.
Koordinator lapangan, Iwan Rismadi, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk keterlibatan langsung pemuda dalam membantu masyarakat.
Menurutnya, “aksi ini adalah bentuk aksi nyata oleh pemuda dan mahasiswa/i dalam melakukan pengabdian masyarakat dan juga ini langkah kepedulian kepada daerah Aceh.”
Bantuan yang disalurkan meliputi pakaian layak pakai, paket sembako, serta donasi uang sebesar Rp10 juta yang berhasil dihimpun dari masyarakat.
Dalam pernyataannya, Iwan turut menyinggung kejanggalan kondisi banjir yang terjadi. Ia mempertanyakan banyaknya tumpukan kayu rapi yang terseret arus.
Ia menegaskan, “kenapa yang seharus nya banjir adalah air, namun sekarang yang banjir adalah tumpukan kayu yang hanyut dengan potongan yang rapi, jelas ini adalah sebuah fenomena yang terlihat sangat menjanggalkan.”
Iwan juga mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengambil tanggung jawab penuh atas situasi tersebut.
Ia menambahkan, “mentri kehutanan dan juga pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas eksploritasi hutan yang selama ini berlangsung di Aceh, jelas hal ini terjadi di karena kan besar nya kerukan hutan yang di sebab kan oleh tangan manusia yang memberikan izin kepada mereka yang ingin merusak hutan.”
Adapun wilayah distribusi bantuan meliputi:Kabupaten Pidie Jaya – Lhok Sandeng, Babah Krueng, Drien Tujoh, Tijien Daboh Kabupaten Bireuen – Gampong Kandang dan Gampong Leungkeubeu.
Aliansi Masyarakat Peduli Nanggro sendiri terdiri dari tiga organisasi, yakni Cakrawala Muda Aceh (CMA), Solidaritas Mahasiswa Pemuda Aceh (SMPA), dan Ikatan Pemuda Mahasiswa Singkil (IPMA Singkil).
Aksi ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir sekaligus menjadi dorongan bagi pemerintah untuk memperhatikan persoalan lingkungan di Aceh dengan lebih serius.
