NUKILAN.ID | Banda Aceh — Dorongan untuk merealisasikan pendirian Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) atau BUMD sektor pangan terus menguat. Salah satunya disampaikan oleh Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Darul Aceh (PDA), Eddi Shadiqin, SH.
Beberapa hari lalu, ia menyerukan pentingnya kehadiran BUMA Pangan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kedaulatan pangan, menstabilkan harga komoditas, dan meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh.
Namun, di balik urgensi pendirian BUMA tersebut, terdapat sejumlah tantangan serius yang harus diantisipasi oleh Pemerintah Aceh. Hal ini disampaikan oleh Mujiburrahmad, Akademisi dari Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dalam wawancaranya bersama Nukilan.id pada Sabtu (17/5/2025).
“Tantangan utama bagi Pemerintah Aceh dalam pendirian BUMA Pangan adalah memastikan pengelolaan yang profesional dan transparan untuk menghindari kerugian,” ujarnya membuka pandangan.
Menurut Mujiburrahmad, sejarah panjang kegagalan sejumlah BUMD sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa tanpa tata kelola yang baik, pendirian badan usaha milik daerah justru dapat berujung pada kerugian dan inefisiensi.
“Jika tidak dikelola dengan baik, BUMA Pangan bisa mengalami masalah seperti inefisiensi operasional, distribusi pangan yang tidak merata, hingga potensi penyalahgunaan anggaran,” tegasnya menambahkan.
Ia menilai, langkah krusial yang harus dilakukan Pemerintah Aceh adalah membangun pondasi sumber daya manusia yang kuat dan berintegritas, terutama yang memiliki kompetensi di bidang agroindustri. Dalam hal ini, perguruan tinggi bisa menjadi mitra strategis.
“Untuk itu, penting bagi Pemerintah Aceh untuk melibatkan perguruan tinggi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang agroindustri dan menerapkan prinsip tata kelola yang baik,” lanjut Mujiburrahmad.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan BUMA Pangan tidak cukup hanya bergantung pada pemerintah semata. Sinergi multipihak mutlak diperlukan demi menciptakan ekosistem pangan yang berkelanjutan.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah, petani, sektor swasta, dan lembaga pendidikan tinggi akan menjadi kunci keberhasilan dan kelangsungan BUMA Pangan ke depan,” pungkasnya.
Pernyataan Mujiburrahmad ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pendirian BUMA bukan sekadar proyek politik atau simbol kebijakan, melainkan langkah strategis yang memerlukan perencanaan matang, manajemen profesional, serta komitmen bersama untuk mendorong kemandirian pangan Aceh. (XRQ)
Reporter: Akil
