Nukilan.id – Partai Demokrat mengungkapkan adanya gerakan politik yang bertujuan mengambil alih kekuasaan pimpinan Partai Demokrat “dengan paksa” atau secara inkonstitusional.
Hal itu diungkapkan melalui konferensi pers pada Senin, (1/2) di Taman Politik Wisma Proklamasi, oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPD) Partai Demokrat.
Dalam konferensi pers yang disaksikan oleh semua Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat itu, Agus Harimurti Yudhoyono selaku pimpinan sah Partai Demokrat menyampaikan bahwa dirinya secara langsung telah mengirimkan surat secara resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kesaksian dan testimoni banyak pihak yang mengatakan gerakan politik tersebut melibatkan pejabat penting pemerintahan.
Keberadaan gerakan politik itu diketahui oleh Partai Demokrat sepuluh hari lalu setelah menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat di tingkat pusat, daerah, bahkan cabang terkait adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat, serta melibatkan eksternal partai yang dilakukan secara sistematis.
AHY mengungkapkan ada 5 orang yang terlibat dalam gerakan itu, yakni 1 kader demokrat aktif, 1 kader yang sudah enam tahun terakhir tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah sembilan tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai akibat terjerat kasus korupsi, serta 1 mantan kader yang telah keluar dari partai tiga tahun yang lalu.
Sedangkan satu yang non kader adalah pejabat tinggi pemerintah yang masih dalam tahap menunggu klarifikasi Presiden Jokowi.
Modus yang dilakukan adalah dengan mengajak para pemimpin dan kader untuk mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat.
Berdasarkan rekaman dari salah satu komunikasi dalam upaya penghasutan, diketahui bahwa pengambilalihan posisi ketum akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 mendatang.
Berdasarkan kesaksian dalam berita acara pemeriksaan, pelaku gerakan menargetkan 360 orang pemegang suara untuk diajak dan dipengaruhi agar memenuhi syarat penyelenggaraan Kongres Luar Bisa (KLB) untuk melancarkan aksi penggantian dengan paksa tersebut.
Bahkan Mereka menjanjikan imbalin yang dalam jumlah yang besar demi memuluskan aksinya.
“Partai Demokrat berharap kejadian tersebut tidaklah benar, akan tetapi lebih dari delapan saksi mengatakan telah bertemu langsung dengan pejabat pemerintahan itu dan mendengar secara langsung pula rencana-rencana mengganti dengan paksa pimpinan yang sah,” ujar AHY.
Menyikapi hal tersebut, Partai Demokrat akan mengambil sikap tegas namun tetap konsisten menggunakan cara-cara yang damai.
Secara internal, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai tengah bekerja melalui mekanisme dan proses yang diatur oleh konstitusi partai atau AD & ART untuk menindaklanjuti laporan atas gerakan tersebut.
Tak hanya itu Partai Demokrat juga telah melakukan konsolidasi internal.
“Kapal yang kokoh tidak akan hancur diterjang ombak, nahkoda yang tangguh tidak lahir dari lautan yang tenang,” tegas AHY sebelum menutup konferensi pers. (Rj)
