Nukilan.id – Isu rasisme menjadi buah bibir akhir-akhir ini, sederet nama terus menjadi sorotan, mulai dari artis hingga aparatur pemerintah.
Dosen Antropologi Universitas Malikussaleh, Teuku Kamal Fasya mengungkapkan Aceh tidak termasuk campaign untuk isu rasisme.
“Tidak ada isu, yang dianggap bahwa ada sesuatu yang mengkhawatirkan politik rasisme di Aceh saat ini. Tidak bisa dianggap punya indikator yang tinggi. Kalau saya lihat memang politik hate speech itu lebih banyak di saat pemilihan presiden kemarin, banyak sekali persangkaan yang buruk terhadap Presiden Jokowi di Aceh,” jelasnya untuk Nukilan.id, Rabu, (3/1).
Ditanya mengenai perkara ucapan rasisme Walikota Lhokseumawe terhadap pedagang pasar inpres, ia mengatakan “Tidak bisa dibenarkan, mentang-mentang walikota bisa mengatakan seseorang dengan buruk.”
Rasisme kerap muncul sebagai sikap terhadap suatu identitas yang dimiliki terkait dengan etnis, ras ataupun agama, yang menegasikan orang lain tidak penting.
Saat ini, isu-isu rasisme banyak muncul di media sosial, yang dapat dilakukan oleh siapa saja.
“Kalau sekarang tidak ada lagi yang disebut sebagai sentrum, sekarang sudah menyebar. Jadi di era post truth ini banyak orang yang melakukan pembangunan opini, rekayasa opini, politisasi yang masif. Jadi tidak ada lagi sentrum, tidak ada lagi sentral,” tuturnya.
Ada banyak instrumen hukum yang dapat digunakan untuk memberantas rasisme seperti Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
Pola-pola juga dibangun untuk menangkal rasisme dengan adanya anti-rasisme, anti-hate speech, yang dapat mengekang prilaku rasisme sehingga bisa dibawa ke ranah hukum.
Ia juga berharap agar masyarakat menghargai ruang orang lain dengan apresiasi, mencoba untuk menghargai perbedaan multikulturalisme. “Rayakanlah keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bangsa kita,” tutupnya. (Elma)
