NUKILAN.ID | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi langkah Pemerintah Aceh yang resmi melayangkan surat kepada dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, terkait permintaan bantuan penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Dave menilai langkah tersebut sebagai bentuk inisiatif daerah untuk mempercepat bantuan bagi masyarakat terdampak.
“Dalam konteks itu, langkah Pemerintah Provinsi Aceh menyurati UNDP dan UNICEF dapat dipahami sebagai inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat,” kata Dave kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dave, kedua lembaga PBB tersebut memang memiliki mandat kemanusiaan serta pengalaman panjang dalam penanganan bencana. Meski demikian, ia mengingatkan agar setiap bentuk kerja sama internasional tetap berada dalam koridor koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Kedua lembaga tersebut memiliki mandat kemanusiaan dan pengalaman panjang dalam membantu wilayah terdampak bencana. Namun penting ditegaskan bahwa setiap upaya kerja sama internasional tetap harus berada dalam kerangka koordinasi pemerintah pusat agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun kesalahpahaman diplomatik,” ujarnya.
Legislator dari Partai Golkar ini juga menekankan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap pemulihan bencana di Aceh serta wilayah lain di utara Pulau Sumatera, termasuk Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Ia menilai koordinasi yang solid antar pihak akan mempercepat proses pemulihan.
“Masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir dan longsor harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan. Komisi I DPR RI menekankan agar seluruh upaya pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan,” kata Dave.
Dave juga menyampaikan keprihatinannya atas bencana yang melanda Aceh dan wilayah sekitarnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra internasional agar penanganan bencana berjalan efektif.
“Kita semua prihatin atas bencana di Aceh. Komisi I DPR RI menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat, daerah, dan mitra internasional, agar diplomasi dan kerja sama luar negeri berjalan sesuai kepentingan nasional,” katanya.
“Dengan pengawasan dan dukungan kebijakan yang tepat, penanganan bencana dapat berlangsung cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan bagi masyarakat yang terdampak,” lanjut Dave.
Sebelumnya, Pemerintah Aceh secara resmi mengirimkan surat kepada dua lembaga PBB untuk meminta dukungan dalam penanganan bencana pascabanjir dan longsor. Juru bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menyebut permintaan tersebut mempertimbangkan pengalaman internasional dalam penanganan bencana besar.
“Secara khusus Pemerintah Aceh secara resmi juga telah menyampaikan permintaan keterlibatan beberapa lembaga internasional atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004 seperti UNDP dan UNICEF,” kata Muhammad MTA, Senin (15/12).
Ia menambahkan, saat ini sudah ada 77 lembaga dengan 1.960 relawan yang terlibat dalam penanganan bencana di Aceh. Lembaga-lembaga tersebut berasal dari unsur lokal, nasional, hingga internasional, dan jumlah relawan diperkirakan akan terus bertambah.
Sejumlah lembaga juga telah tercatat dalam Desk Relawan BNPB untuk Aceh, di antaranya Save The Children, Islamic Relief, ABF, DH Charity, FKKMK UGM, Mahtan Makassar, Relawan Nusantara, Baznas, EMT AHS UGM, Koalisi NGO HAM, Katahati Institute, Orari, serta Yayasan Geutanyoe.
