NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan bahwa Aceh merupakan contoh nyata bagaimana perdamaian dan persatuan dapat menjadi fondasi kemajuan bangsa. Pernyataan itu disampaikan Muzani dalam Kuliah Umum Empat Pilar Kebangsaan di Gedung AAC Dayan Dawood, Universitas Syiah Kuala (USK), Banda Aceh, Rabu (15/10/2025).
“Tidak ada pembangunan tanpa perdamaian. Tidak ada kesejahteraan tanpa perdamaian. Tidak ada ekonomi, bahkan aktivitas kuliah pun tidak akan berjalan tanpa persatuan,” ujar Muzani dalam paparannya.
Ia menyebut, kekuatan Indonesia lahir dari keberagaman dan kontribusi seluruh daerah. Aceh, menurutnya, telah menunjukkan teladan dalam menyelesaikan konflik melalui jalan damai.
“Konflik berkepanjangan di tanah Aceh selesai karena kearifan pemimpin-pemimpin di daerah ini. Sejarah membuktikan, kontribusi masyarakat Aceh terhadap republik ini tidak pernah kecil,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Muzani juga mengingatkan kembali sumbangsih rakyat Aceh terhadap lahirnya maskapai nasional Indonesia melalui pesawat Seulawah—simbol semangat kebangsaan dari ujung barat Nusantara.
Tantangan Kebangsaan di Era Digital
Kuliah umum yang digelar MPR RI bersama Universitas Syiah Kuala itu menyoroti pentingnya pembentukan karakter generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi.
Rektor USK, Prof. Dr. Ir. Marwan, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai, generasi muda saat ini menghadapi tantangan baru dalam memahami nilai-nilai kebangsaan.
“Kami menyadari adanya tantangan ketika sebagian generasi muda cenderung membangun jati diri berdasarkan tren dunia maya, bukan lagi pada nilai moral dan budaya bangsa. Hal ini berisiko memicu polarisasi di ruang digital,” ujar Prof. Marwan.
Ia menambahkan, USK berkomitmen menjadikan perguruan tinggi bukan hanya sebagai pusat ilmu pengetahuan, tetapi juga penjaga moral dan ideologis kebangsaan. Melalui mata kuliah seperti Pembinaan Karakter dan Pancasila, kampus berupaya melahirkan lulusan yang unggul secara akademik sekaligus berakar pada nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika.
Pembelaan terhadap Palestina
Dalam kuliah umum tersebut, Muzani juga menegaskan posisi Indonesia yang konsisten membela kemerdekaan Palestina, sesuai amanat konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
“Palestina merdeka adalah kewajiban sejarah kita. Negara itu merupakan satu-satunya peserta Konferensi Asia Afrika 1955 yang belum merdeka, dan juga salah satu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia,” jelasnya.
Ia menambahkan, sikap Indonesia terhadap Palestina tidak hanya didorong oleh keimanan, tetapi juga oleh nilai kemanusiaan dan tanggung jawab konstitusional.
“Itu sebabnya Indonesia tidak akan mengakui Israel dan tidak akan menjalin hubungan diplomatik, selama bangsa Palestina belum merdeka sebagai negara berdaulat. Ini adalah sikap tegas yang telah berulang kali disampaikan oleh Presiden,” tegasnya.
Kuliah umum tersebut diakhiri dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. MPR RI dan USK menyatakan komitmen bersama untuk terus memperkuat implementasi Empat Pilar Kebangsaan di tengah dinamika zaman yang semakin kompleks. (xrq)
