NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia (Wamen PKP), Fahri Hamzah, melakukan kunjungan kerja ke Aceh selama dua hari, Kamis dan Jumat (19-20 Juni 2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan hunian layak bagi masyarakat.
Kedatangan Fahri di Tanah Rencong disambut oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh, T. Aznal Zahri, bersama jajaran Forkopimda Aceh. Salah satu agenda utama adalah meninjau beberapa lokasi strategis, seperti Perumahan Budha Tzu Chi dan Rumah Susun Yayasan Darul Qur’an Aceh di Samahani, Aceh Besar.
Di lapangan, Fahri ingin memastikan secara langsung kondisi proyek perumahan yang sedang berjalan serta mendengar kendala yang dihadapi.
“Kita ingin mendengar langsung dari daerah, sekaligus memastikan bahwa pembangunan rumah layak huni benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Ini bagian dari amanah besar Presiden Prabowo Subianto dalam program nasional pembangunan 3 juta rumah,” ujarnya dalam pertemuan di Kantor Gubernur Aceh.
Dalam kesempatan itu, Aznal Zahri menyampaikan capaian dan tantangan pembangunan perumahan di Aceh. Sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 unit Rumah Layak Huni (RLH). Program tersebut merupakan kelanjutan dari rehabilitasi pascatsunami 2004 yang sebelumnya ditangani Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR), dengan total dana sekitar 6,7 miliar dolar AS yang berhasil membangun lebih dari 100.000 unit rumah.
Meski demikian, kebutuhan hunian di Aceh masih belum terpenuhi sepenuhnya. Tercatat masih ada sekitar 1.500 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang belum mendapatkan rumah layak huni. Pada 2025, Pemerintah Aceh mengalokasikan Rp204 miliar untuk membangun 2.000 unit RLH. Namun, setelah proses verifikasi, hanya 1.470 calon penerima yang memenuhi syarat dari jumlah awal 2.000. Dengan biaya pembangunan mencapai Rp96 juta per unit, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Kami sangat berharap Kementerian PKP dapat membantu menambal kekurangan anggaran, agar target pembangunan perumahan untuk masyarakat bisa segera terpenuhi. Sinergi dengan pusat sangat kami butuhkan,” kata Aznal.
Ia menegaskan, Pemerintah Aceh mendukung penuh program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Program ini dinilai selaras dengan visi Mualem–Dek Fadh di Aceh, yang menekankan keadilan sosial dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Pemerintah Aceh akan memaksimalkan sinergi dengan pusat agar masyarakat Aceh mendapatkan akses hunian yang layak, berkualitas, dan terjangkau. Kehadiran Wamen menjadi energi positif untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi lintas sektor,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Fahri menilai pembangunan perumahan perlu lebih melibatkan partisipasi masyarakat dan transparansi data. Ia juga menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat basis data kepemilikan rumah serta memanfaatkan teknologi informasi guna mempercepat verifikasi penerima bantuan.
“Tantangan kita bukan hanya membangun rumah, tetapi memastikan yang menerima adalah yang benar-benar membutuhkan. Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci,” tegasnya.
Fahri menutup kunjungannya dengan menyampaikan optimisme bahwa Aceh berpotensi menjadi contoh dalam pembangunan perumahan berkeadilan. Pemerintah pusat, katanya, akan mendukung Aceh baik melalui pendanaan, pendampingan teknis, maupun regulasi.
“Kunjungan ini pun menjadi momentum penting untuk menyatukan visi antara pemerintah pusat dan daerah, serta membuka jalan bagi terwujudnya kawasan permukiman yang manusiawi, layak huni, dan berkelanjutan di seluruh Aceh. Pembangunan perumahan bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi adalah cerminan kemanusiaan dan martabat bangsa. Mari kita pastikan setiap rakyat, termasuk di Aceh, punya tempat tinggal yang layak,” pungkas Fahri.
