NUKILAN.id | Meulaboh – Bank Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong transformasi ekonomi digital di wilayah tersebut.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat, Tarmizi, S.P., M.M., dan dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, unsur Forkopimda, OPD, instansi vertikal anggota TPID–TP2DD, serta Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.
HLM TPID – TP2DD ini diselenggarakan sebagai wujud penguatan koordinasi dan sinergi antar-instansi dan mitra dalam upaya menjaga kestabilan harga, serta mempercepat transformasi ekonomi digital di wilayah Aceh Barat.
Dalam kesemoatan tersebut, Kepala Perwakilan BI Provinsi Aceh, Agus Chusaini menyampaikan pengendalian inflasi yang efektif dan digitalisasi yang inklusif merupakan dua pilar penting dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah.
“Inflasi yang stabil memperkuat daya beli masyarakat, sementara digitalisasi menjadi katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi tata kelola fiskal. Oleh sebab itu, sinergi lintas lembaga dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi sangat krusial,” ungkap Agus Chusaini.
Data hingga Juni 2025 menunjukkan inflasi tahunan Kabupaten Aceh Barat mencapai 3,07 persen, angka tertinggi di antara kabupaten/kota penghitung inflasi di Provinsi Aceh. Angka ini mendekati batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 plus minus 1 persen.
Tekanan inflasi tersebut didominasi komoditas pangan bergejolak seperti ikan tongkol, ikan dencis, dan ikan kembung yang merupakan konsumsi khas masyarakat pesisir barat.
TPID Aceh Barat menekankan penerapan strategi 4K dalam pengendalian inflasi daerah, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.
Sebagai solusi jangka menengah, BI mendorong implementasi teknologi Rumpon Ijuk untuk meningkatkan hasil tangkapan dan efisiensi perikanan lokal. Peningkatan kapasitas pascapanen dan hilirisasi sektor perikanan juga menjadi fokus penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.
Data Kementerian Dalam Negeri menunjukkan hingga Mei 2025, Aceh Barat telah melaksanakan empat dari sembilan langkah konkret pengendalian inflasi dengan tingkat kepatuhan pelaporan mencapai 95 persen.
“Pada 18 Juni 2025, kami telah menandatangani MoU dengan Aceh Tengah, baik G2G (Government to Government) maupun B2B (Business to Business). Kita menerima cabai, dan mengirim ikan ke sana. Lalu kita lanjut ke Pidie untuk bawang merah,” jelas Bupati Tarmizi terkait upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan.
TPID Aceh Barat juga mendorong optimalisasi langkah strategis lain, termasuk memperbarui Roadmap Pengendalian Inflasi Aceh 2026-2030 dan pembentukan Neraca Pangan Daerah dengan sistem pelaporan mingguan sebagai early warning system inflasi.
Dalam agenda TP2DD, evaluasi indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2024 menunjukkan Aceh Barat telah mencapai kategori Pemda Digital dengan skor di atas 80 persen, meningkat 30 basis poin dari tahun sebelumnya.
Namun tantangan masih dihadapi, antara lain rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah terpencil, dan keterjangkauan layanan perbankan.
Strategi penguatan ekosistem digital yang direncanakan meliputi penyusunan Roadmap ETPD 2026-2030, aktivasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) hingga perangkat desa, penguatan peran perbankan sebagai penyedia kanal pembayaran digital, dan penambahan kanal QRIS di sektor publik.
Sebagai pembelajaran, Kota Banda Aceh telah berhasil menerapkan QRIS dinamis dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), retribusi parkir, dan destinasi wisata. Inovasi serupa di Kota Mataram, NTB berhasil meningkatkan penerimaan retribusi parkir 50 persen melalui Sistem Informasi Juru Parkir (SIJUKIR) berbasis QRIS.
BI mengapresiasi komitmen Pemkab Aceh Barat dalam menjaga stabilitas harga dan transformasi digital. Melalui HLM ini diharapkan terbangun sinergi berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, stabil, dan berdaya saing. []
