NUKILAN.ID | Bireuen — Ketua Dewan Syura DPD FPI Aceh sekaligus Pimpinan Pondok Pesantren Tanwirul Qulub Al Aziziyah, Tgk H Jalaluddin H Mukhtar atau yang dikenal sebagai Abu Paya Kareueng, mendesak Panglima TNI agar segera mencopot Danrem Lilawangsa Aceh Utara dari jabatannya.
Desakan itu muncul menyusul dugaan tindakan kekerasan aparat TNI terhadap warga sipil serta intimidasi kepada jurnalis yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen.
Abu Paya Kareueng dalam keterangnnya kepada NUKILAN.ID menilai peristiwa tersebut sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip negara hukum dan Hak Asasi Manusia. Ia menyatakan bahwa aparat seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan sumber ketakutan.
“Tindakan aparat yang melakukan pemukulan pelecehan terhadap hukum di negara ini. Aparat seharusnya melindungi warga, bukan menjadi sumber ketakutan, apalagi mengacungkan senjata,” ucapnya pada Jumat (26/12/2025).
Dalam peristiwa itu, dua warga dilaporkan menjadi korban kekerasan, yakni Hermansyah, warga Desa Alu Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, yang harus dilarikan ke Puskesmas Kreung Mane, Muara Batu, Aceh Utara, serta Jumra, warga Desa Teupin Siron, Kecamatan Gandapura, Bireuen, yang saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit di Bireuen. Para korban juga harus menanggung sendiri biaya pengobatan selama proses perawatan.
Menurut Abu Paya Kareueng, kejadian tersebut mencerminkan kegagalan komando Danrem Lilawangsa dalam menjalankan tugas serta lemahnya penghormatan terhadap nilai-nilai hukum dan kemanusiaan. Ia menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat sipil dan pekerja jurnalis tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.
Ia juga menyoroti bahwa Danrem Lilawangsa dinilai gagal memahami serta menghormati keistimewaan dan kekhususan Aceh. Terlebih, korban yang mengalami pemukulan disebut merupakan masyarakat dan relawan yang tengah membantu warga Aceh Tamiang yang sangat membutuhkan bantuan sembako dan pakaian.
Selain mendesak pencopotan Danrem, Abu Paya Kareueng juga meminta dilakukan investigasi independen dan transparan terhadap dugaan kekerasan tersebut, serta penindakan tegas terhadap oknum TNI yang terlibat.
Ia turut menyerukan agar TNI memperkuat pendidikan Hak Asasi Manusia serta pemahaman mengenai kekhususan Aceh di seluruh jajaran, khususnya bagi personel yang bertugas di wilayah Aceh. (XRQ)
Reporter: AKIL
