NUKILAN.ID | MEUREUDU – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat rehabilitasi tambak di Aceh yang terdampak bencana hidrologi guna mengembalikan produktivitas sektor perikanan budidaya dan menggerakkan kembali ekonomi masyarakat pesisir.
Sekretaris Jenderal KKP, Andy Artha, mengatakan pemerintah menargetkan sebanyak 15.000 hektare tambak di Aceh kembali beroperasi hingga akhir 2026. Pada tahap awal, sekitar 5.200 hektare tambak ditargetkan sudah kembali beroperasi paling lambat September 2026.
Menurutnya, upaya pemulihan tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur tambak yang rusak, tetapi juga diikuti dengan penyaluran bantuan benih dan pakan agar petambak dapat segera memulai kembali aktivitas budidaya. Percepatan rehabilitasi dilakukan melalui sinergi KKP bersama pemerintah daerah dan dukungan Komisi IV DPR RI.
“Tujuan kami bukan sekadar memperbaiki tambak, tetapi memastikan masyarakat kembali berproduksi. Karena itu setelah rehabilitasi selesai, kami juga menyiapkan bantuan benih dan pakan sehingga petambak dapat langsung memulai budidaya,” ujar Andy saat meninjau tambak di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, Jumat (24/7/2026).
Hingga kini, sebanyak 694 hektare tambak telah kembali beroperasi melalui penebaran benih udang, bandeng, kakap, dan nila salin. Luasan tersebut diperkirakan terus bertambah seiring percepatan rehabilitasi di berbagai wilayah terdampak.
Untuk mendukung proses rehabilitasi, KKP menyalurkan 12 unit excavator ke Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah tersebut, delapan unit difokuskan untuk mempercepat rehabilitasi tambak di sejumlah kabupaten di Aceh.
Selain sektor budidaya, pemerintah juga memperkuat sektor perikanan tangkap melalui bantuan mesin kapal dan 100 unit coolbox berkapasitas 300 liter bagi nelayan di Kabupaten Bireuen dan Aceh Utara.
Andy menjelaskan, dengan teknologi budidaya tradisional plus yang diterapkan masyarakat saat ini, setiap hektare tambak diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 600 kilogram udang dalam satu siklus budidaya. Dengan harga jual rata-rata Rp50 ribu per kilogram, potensi omzet mencapai sekitar Rp30 juta per hektare dalam waktu tiga bulan.
“Keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari selesainya rehabilitasi, tetapi dari kemampuan petambak kembali bekerja dan memperoleh pendapatan,” katanya.
Ia menambahkan, percepatan rehabilitasi dilakukan melalui refocusing anggaran internal KKP agar masyarakat tidak perlu menunggu proses administrasi anggaran rehabilitasi yang masih berjalan. Pemerintah juga memastikan seluruh bantuan diberikan tanpa dipungut biaya.
Anggota Komisi IV DPR RI, TA Khalid, mengapresiasi langkah cepat KKP dalam mempercepat pemulihan sektor budidaya di Aceh. Menurutnya, kebijakan refocusing anggaran menjadi solusi agar rehabilitasi tambak tidak terhambat proses administrasi.
“KKP mengambil langkah yang sangat cepat dengan melakukan refocusing anggaran internal, ini menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat Aceh yang terdampak bencana,” kata TA Khalid.
Sementara itu, petambak asal Pidie Jaya, Fazil, mengaku bantuan benih dan pakan menjadi modal penting untuk memulai kembali usaha budidayanya setelah terdampak bencana.
“Bantuan benih dan pakan ini sangat membantu kami untuk kembali beroperasi. Saya yakin tiga bulan ke depan sudah bisa panen,” ujarnya.
Melalui rehabilitasi yang dilakukan secara bertahap, KKP berharap produktivitas tambak di Aceh kembali meningkat sehingga mampu menghidupkan kembali roda ekonomi masyarakat pesisir yang sempat terdampak akibat bencana.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
