NUKILAN.ID | BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh 9, Dr. H. Irpannusir, S.Ag., S.E., M.I.Kom., mendukung aspirasi mahasiswa yang meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Selatan kembali menganggarkan program beasiswa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menilai program beasiswa bagi mahasiswa bukanlah kebijakan baru di Aceh Selatan. Ia mengingatkan bahwa pada masa pemerintahan Bupati Maksalmina hingga almarhum H. Azwir bersama Tgk Amran, program tersebut secara rutin menjadi bagian dari kebijakan anggaran daerah.
“Tuntutan mahasiswa itu memang benar. Sejak pemerintahan Pak Maksalmina sampai almarhum H. Azwir/Tgk Amran, pemerintah daerah selalu mengalokasikan beasiswa untuk mahasiswa. Kalau pada pemerintahan saat ini belum muncul, tentu perlu kita dorong bersama agar program itu masuk dalam APBK,” kata Irpannusir, Selasa (14/7/2026).
Menurut Irpannusir, pengalokasian kembali beasiswa tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ia menilai DPRK bersama seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) juga memiliki peran penting untuk mengusulkan program tersebut dalam pembahasan anggaran.
“Jangan semuanya menunggu instruksi bupati. DPRK dan SKPK juga perlu mendorong serta menyampaikan kepada bupati bahwa beasiswa merupakan program yang sangat urgen untuk dianggarkan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keberadaan program beasiswa merupakan bentuk investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Aceh Selatan. Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan tidak ada mahasiswa yang terhambat menyelesaikan pendidikan akibat keterbatasan ekonomi.
“Mahasiswa ini anak-anak kita, kader masa depan daerah. Jangan sampai ada yang tidak bisa menyelesaikan studi karena persoalan biaya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul desakan kalangan mahasiswa Aceh Selatan yang meminta pemerintah daerah menunjukkan komitmen lebih besar terhadap sektor pendidikan melalui penyediaan beasiswa.
Mahasiswa menilai kemampuan fiskal Aceh Selatan cukup memadai untuk mendukung program tersebut. Dengan APBK yang mencapai sekitar Rp1,322 triliun, mereka berharap pemerintah dapat mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa berprestasi maupun mahasiswa dari keluarga kurang mampu.
Sebelumnya Koordinator mahasiswa, Khairi Munahar, kepada Nukilan.id mengatakan pembangunan daerah tidak seharusnya hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia.
“APBK yang mencapai sekitar Rp1,322 triliun seharusnya tidak hanya difokuskan pada pembangunan fisik. Pemerintah juga perlu memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui program beasiswa yang berkelanjutan,” ujar Khairi.
Dukungan dari Irpannusir dinilai semakin memperkuat dorongan agar Pemkab Aceh Selatan kembali memasukkan program beasiswa ke dalam APBK sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah di bidang pendidikan. (xrq)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News

