NUKILAN.ID | Jakarta – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama PT PLN (Persero) diwarnai sorotan tajam terhadap penyebab pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sejumlah anggota dewan meminta PLN menjelaskan secara terbuka akar persoalan di balik gangguan kelistrikan yang sempat memicu pemadaman bergilir.
Dalam paparannya, Direktur Utama PT PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menyampaikan bahwa sistem kelistrikan di Pulau Jawa telah kembali normal dan tidak lagi mengalami pemadaman bergilir sejak 21 Juni 2026. Menurutnya, kondisi tersebut dicapai setelah pemerintah menambah pasokan batu bara berkalori menengah hingga tinggi untuk pembangkit listrik.
PLN menjelaskan tambahan pasokan batu bara dengan spesifikasi kalori di atas 4.500 mencapai 1,8 juta ton pada Juli 2026, serta 3 juta ton per bulan mulai Agustus hingga Desember 2026. Tambahan pasokan itu diklaim meningkatkan daya mampu sistem kelistrikan Jawa sebesar 5 gigawatt (GW) sehingga keandalan pasokan listrik meningkat.
Direktur Utama PLN mengakui bahwa gangguan pasokan listrik sebelumnya dipengaruhi berkurangnya ketersediaan batu bara berkalori menengah hingga tinggi, sementara produksi batu bara nasional kini didominasi batu bara berkalori rendah.
“Memang kami mengakui ada pemadaman bergilir. Dengan adanya pasokan batu bara berkalori 4.500 ke atas, sistem menjadi jauh lebih andal,” ujarnya dalam rapat yang disiarkan secara langsung di akun YouTube DPR RI, dikutip Nukilan, Minggu (5/7/2026).
PLN juga menyampaikan telah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah pembangkit melalui program retrofit agar mampu menggunakan batu bara dengan nilai kalori lebih rendah. Salah satunya dilakukan pada PLTU Suralaya Unit 6 dan 7 yang kini dapat mengoperasikan batu bara berkisaran 4.100–4.300 kalori, dari sebelumnya membutuhkan batu bara 4.600–4.800 kalori.
Selain memperkuat pasokan batu bara, PLN memaparkan rencana pengembangan sistem kelistrikan melalui program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 100 GW yang dipadukan dengan teknologi Battery Energy Storage System (BESS). Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi impor dan menekan emisi gas rumah kaca.
Di sisi lain, sejumlah anggota Komisi XII mempertanyakan klaim PLN bahwa pemadaman bergilir telah berakhir. Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Sigit Kurniawan, menyebut masyarakat di Kalimantan masih mengalami gangguan pasokan listrik.
“Realitanya sekarang bukan lagi pemadaman bergilir, tetapi menyala bergilir. Masyarakat masih mengalaminya,” katanya.
Ia meminta PLN lebih terbuka menjelaskan penyebab gangguan pembangkit, besaran daya yang hilang, cadangan operasi, hingga kondisi stok batu bara agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas.
Sementara itu, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra, Ramson Siagian, menilai pembahasan penyebab blackout di Jawa dan Sumatera seharusnya menjadi agenda utama rapat. Menurutnya, DPR membutuhkan penjelasan lengkap agar dapat merumuskan solusi bersama pemerintah.
Ramson juga mengingatkan bahwa kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) batu bara telah ditetapkan untuk menjamin kebutuhan pembangkit listrik nasional. Karena itu, ia meminta PLN memperkuat koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta para pemasok batu bara apabila terjadi kendala pasokan.
Ruly Firmansyah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan akibat pemadaman listrik yang sempat terjadi. Perseroan menyatakan akan terus memperkuat sistem kelistrikan nasional melalui penambahan kapasitas pembangkit, percepatan proyek dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), optimalisasi jaringan transmisi, serta penyesuaian teknologi pembangkit agar mampu memanfaatkan batu bara berkalori lebih rendah. []
Reporter: Sammy
