NUKILAN.ID | Amsterdam – Forum Deklarasi Amsterdam meluncurkan manifesto yang menawarkan gagasan pembentukan blok politik alternatif berbasis desa, kampung, dan masyarakat adat sebagai fondasi pembangunan Indonesia. Manifesto tersebut menegaskan bahwa masa depan Indonesia tidak boleh dibangun melalui perusakan desa, perampasan ruang hidup, serta eksploitasi sumber daya alam demi kepentingan segelintir pihak.
Dalam manifesto itu disebutkan, model pembangunan yang bertumpu pada ekstraksi sumber daya, akumulasi modal tanpa batas, dan konsentrasi kepemilikan lahan telah memicu krisis ekologis sekaligus krisis peradaban. Karena itu, Forum Deklarasi Amsterdam mendorong konsolidasi kekuatan politik alternatif yang berakar pada desa dan kampung sebagai fondasi utama kehidupan bangsa.
Inisiator Deklarasi Amsterdam, Hertasning Ichlas, mengatakan manifesto tersebut lahir sebagai respons terhadap kondisi politik Indonesia yang dinilai semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
“Forum Deklarasi Amsterdam ingin menghadirkan jalan politik alternatif yang berakar pada desa, kampung, dan komunitas adat. Kami meyakini kekuatan rakyat harus menjadi fondasi utama pembangunan Indonesia, bukan oligarki atau kepentingan modal besar,” kata Hertasning kepada Nukilan, Sabtu (27/6/2026).
Menurutnya, daulat rakyat tidak hanya dimaknai sebagai hak memilih dalam pemilu, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kendali atas tanah, ruang hidup, sumber daya alam, kebudayaan, dan masa depan komunitasnya sendiri.
Manifesto tersebut juga mengangkat konsep moral economy yang hidup dalam berbagai tradisi masyarakat adat Nusantara sebagai inspirasi pembangunan. Dalam pandangan itu, tanah diposisikan sebagai ruang hidup bersama, bukan komoditas semata, sedangkan alam dipandang sebagai mitra kehidupan yang harus dijaga, bukan objek eksploitasi. Berbagai praktik adat seperti Sasi di Indonesia Timur, Tri Hita Karana di Bali, Pasang Ri Kajang di Sulawesi Selatan, hingga Pranata Mangsa di Jawa disebut sebagai contoh nilai-nilai yang dapat menjadi rujukan pembangunan alternatif Indonesia.
Selain itu, Forum Deklarasi Amsterdam menawarkan koperasi pariwisata berbasis komunitas sebagai model pembangunan ekonomi desa. Melalui skema tersebut, manfaat ekonomi diharapkan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat lokal, mulai dari petani, pengrajin, seniman, pemandu wisata, pengelola homestay, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa bergantung pada investasi berskala besar.
Hertasning mengatakan penguatan ekonomi berbasis komunitas menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlanjutan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami ingin pembangunan ekonomi bertumpu pada kekuatan komunitas. Nilai tambah ekonomi harus kembali ke warga desa, bukan bocor ke investor besar. Dengan begitu, desa memiliki kemandirian sekaligus mampu menjaga ekologi dan kebudayaannya,” ujarnya.
Dalam dokumen manifesto itu, Forum Deklarasi Amsterdam juga menyatakan sistem politik Indonesia saat ini dinilai terlalu lama dikuasai oligarki sehingga politik semakin mahal, transaksional, dan menjauh dari rakyat. Karena itu, forum tersebut menyerukan pembentukan aliansi yang lebih luas dengan melibatkan petani, buruh, masyarakat adat, organisasi keagamaan, pekerja migran, mahasiswa, pelajar, diaspora, dan berbagai komunitas sipil lainnya sebagai basis konsolidasi politik alternatif.
Hertasning menegaskan, gerakan tersebut tidak dimaksudkan hanya sebagai wacana politik, melainkan upaya membangun ruang kolaborasi antarkomunitas untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berakar pada kebudayaan, serta mampu menjaga kelestarian ekologinya.
“Pesan utama kami sederhana, kekuasaan sejati bukan milik oligarki, melainkan milik rakyat. Karena itu, masa depan Indonesia harus dibangun dari desa, kampung, dan komunitas yang selama ini menjadi penyangga kehidupan bangsa,” demikian disampaikan Hertasning Ichlas. []
Reporter: Sammy
