NUKILAN.ID | Banda Aceh – Ketua Dewan Pengawas LBH APIK Aceh, Samsidar, menilai masyarakat sipil harus terus mengawasi kinerja Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh agar lembaga tersebut tetap menjalankan mandatnya dalam mengungkap pelanggaran HAM masa lalu dan memperjuangkan hak-hak korban.
Menurutnya, KKR Aceh merupakan lembaga publik yang dibiayai oleh uang rakyat sehingga kinerjanya harus terbuka terhadap pengawasan masyarakat. Ia menilai kontrol dari masyarakat sipil penting untuk memastikan lembaga tersebut tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya.
“Kalau lembaga publik tidak diawasi, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Masyarakat sipil harus terus menggugat dan mengawasi kinerjanya agar lembaga ini tetap punya daya dorong,” kata Samsidar kepada Nukilan, Kamis (25/6/2025).
Mantan Pelapor Khusus Aceh untuk Komnas Perempuan ini mengatakan pengawasan tersebut diperlukan karena penyelesaian pelanggaran HAM berat di Aceh masih berjalan lambat. Di sisi lain, keberadaan KKR Aceh dinilai tetap penting sebagai salah satu instrumen untuk memenuhi hak korban dan menjaga proses keadilan transisional tetap berlangsung.
Samsidar juga menilai keberhasilan KKR Aceh sangat bergantung pada komitmen para komisionernya. Menurutnya, lembaga tersebut tidak boleh dipandang sebagai tempat bekerja secara administratif, melainkan ruang perjuangan untuk memperjuangkan hak korban konflik.
Ia mengingatkan bahwa KKR Aceh lahir melalui perjuangan panjang masyarakat sipil, sehingga semangat tersebut harus tetap menjadi landasan dalam menjalankan tugas lembaga.
Selain mendorong pengawasan publik, Samsidar berharap komisioner KKR Aceh yang akan datang memiliki komitmen kuat terhadap isu hak asasi manusia dan tidak menjadikan posisi tersebut sekadar jabatan atau batu loncatan karier.
“Dengan demikian, KKR Aceh mampu menjalankan mandatnya secara lebih efektif dalam mengungkap kebenaran dan memperjuangkan pemulihan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu,” tuturnya. []
Reporter: Sammy
