NUKILAN.ID | AMSTERDAM – Sejumlah diaspora Indonesia di Belanda mendorong penyelenggaraan Kongres Rakyat sebagai langkah awal merumuskan manifesto dan arah perjuangan politik alternatif di Indonesia. Gagasan tersebut mengemuka dalam Deklarasi Amsterdam yang dibacakan pada Rabu (17/6/2026).
Inisiator Deklarasi Amsterdam, Hertasning Ichlas, mengatakan kongres tersebut diharapkan menjadi ruang demokratis yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat sipil untuk menyusun agenda perubahan politik dari bawah.
“Kita mendorong teman-teman Gerakan Reset Indonesia, Indonesia Baru bersama elemen masyarakat sipil lainnya, kelompok keagamaan, adat, SEMA dan BEM untuk menggulirkan ini dalam bentuk pertemuan yang demokratis berupa kongres untuk merumuskan arah perjuangan ke depan,” kata Hertasning kepada Nukilan, Kamis (18/6/2026).
Menurut dia, kongres tersebut tidak hanya menjadi forum konsolidasi, tetapi juga wadah untuk menyusun manifesto perjuangan yang dapat menjadi alternatif dari sistem politik yang berjalan saat ini.
“Melalui kongres itu kita ingin merumuskan manifesto perjuangan sehingga menjadi berbeda, menjadi antitesis dari sistem politik di Indonesia saat ini,” sebutnya.
Hertasning menjelaskan, gagasan pembentukan blok politik alternatif berangkat dari keresahan diaspora Indonesia di Belanda yang menilai sistem politik nasional tidak lagi mampu melakukan perbaikan dari dalam. Ia menilai penurunan kualitas demokrasi Indonesia menjadi salah satu indikator perlunya menghadirkan ruang politik baru yang lebih representatif bagi masyarakat. Karena itu, langkah awal yang dilakukan saat ini adalah memperluas dukungan terhadap gagasan blok politik alternatif di kalangan masyarakat sipil.
Deklarasi Amsterdam sendiri menyerukan pembentukan Blok Politik Alternatif sebagai instrumen koreksi terhadap sistem politik yang ada. Selain mendorong Kongres Rakyat, deklarasi tersebut juga mengajak kelompok masyarakat sipil, mahasiswa, buruh, nelayan, petani, jurnalis, diaspora, dan komunitas keagamaan untuk melakukan konsolidasi serupa di berbagai daerah.
Menurut Hertasning, inisiatif tersebut bukan ditujukan untuk mengusung figur tertentu, melainkan membangun gerakan politik yang lahir dari partisipasi masyarakat sipil dan memiliki agenda perubahan yang disusun secara kolektif. []
Reporter: Sammy
