Di tengah berbagai penghargaan yang kerap diraih sektor pariwisata Aceh Selatan, muncul pertanyaan yang makin sering mengemuka: sejauh mana capaian itu benar-benar berdampak pada kehidupan ekonomi masyarakat? Pertanyaan ini kembali ditegaskan oleh aktivis pariwisata Aceh, Tonicko Anggara, yang menilai bahwa pembangunan pariwisata daerah masih terlalu kuat bertumpu pada seremoni dan simbol prestasi, namun lemah dalam eksekusi keberlanjutan di lapangan.
NUKILAN.ID | INDEPTH — Di balik panggung penghargaan dan deretan trofi yang pernah diraih, sektor pariwisata Aceh Selatan dinilai masih menyisakan persoalan mendasar: ketimpangan antara prestasi simbolik dan dampak ekonomi nyata. Kritik ini kembali disampaikan oleh Tonicko Anggara, Koordinator Wilayah Aceh BAKORNAS LEPPAMI PB HMI, yang menilai arah kebijakan pariwisata daerah belum sepenuhnya berpijak pada prinsip keberlanjutan.
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah cenderung menjadikan penghargaan sebagai indikator utama keberhasilan, tanpa memastikan apakah capaian tersebut benar-benar bertransformasi menjadi pergerakan ekonomi di tingkat masyarakat.
“Contohnya, Aceh Selatan berkali-kali meraih prestasi pada ajang Anugerah Pesona Indonesia Award. Seharusnya kemenangan itu menjadi katalisator untuk meningkatkan mutu pariwisata daerah, memperkuat branding destinasi, dan mendatangkan manfaat ekonomi. Tapi yang terjadi, kemenangan-kemenangan itu berlalu begitu saja tanpa tindak lanjut yang jelas,” ujar Tonicko kepada redaksi Nukilan.id pada Selasa (12/5/2026).
Pernyataan itu menggambarkan adanya kesenjangan antara capaian yang dirayakan di tingkat seremonial dengan realitas pengelolaan destinasi wisata yang dinilai belum memiliki arah jangka panjang yang kuat.
Prestasi yang Tidak Menjadi Sistem
Lebih jauh, Tonicko menilai bahwa persoalan utama pariwisata Aceh Selatan bukan terletak pada kurangnya prestasi, melainkan pada absennya sistem yang mampu mengubah prestasi menjadi kebijakan berkelanjutan.
Ia menyoroti kecenderungan pembangunan pariwisata yang masih berorientasi pada event, festival, dan lomba, tanpa disertai roadmap yang jelas untuk penguatan destinasi secara struktural.
“Kami menilai pola seperti ini jauh dari visi Bupati Aceh Selatan yang ingin menghadirkan daerah yang maju dan produktif. Bagaimana bisa disebut produktif jika sektor pariwisata hanya dikelola secara seremonial dan tidak melahirkan dampak ekonomi bagi masyarakat?” katanya.
Pandangan tersebut, menurutnya, menjadi penting untuk dikaji ulang, terutama dalam konteks komitmen pemerintah daerah yang sebelumnya kerap menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi berbasis potensi lokal.
Mirwan MS sendiri, dalam beberapa kesempatan, menegaskan arah pembangunan yang menempatkan budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari strategi pengembangan ekonomi daerah. Namun, Tonicko menilai bahwa implementasi dari visi tersebut masih belum sepenuhnya terlihat dalam tata kelola sektor pariwisata.
Antara Branding dan Realitas Lapangan
Tonicko menilai bahwa salah satu masalah yang terus berulang adalah ketidaksinambungan antara branding daerah di tingkat nasional dengan kondisi destinasi wisata di lapangan.
Menurutnya, penghargaan seperti Anugerah Pesona Indonesia (API) Award sering kali menciptakan euforia sesaat, namun tidak otomatis diikuti dengan penguatan infrastruktur, tata kelola, maupun pemberdayaan masyarakat di sekitar destinasi.
“Kalau hanya sebatas acara, sebatas juara, tanpa keberlanjutan, maka tidak akan ada multiplier effect. Tidak ada perputaran ekonomi, tidak ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Itu artinya ada kegagalan dalam menerjemahkan makna ‘produktif’ yang menjadi visi kepala daerah,” tegasnya.
Ia menilai, tanpa adanya sistem lanjutan yang jelas, maka setiap capaian hanya akan menjadi “momentum yang hilang”—ramai saat diumumkan, tetapi tidak meninggalkan perubahan berarti setelahnya.
Kritik atas Cara Pandang Penghargaan
Dalam pandangannya, Tonicko juga mengajak untuk melihat kembali posisi penghargaan dalam pembangunan pariwisata. Ia menilai bahwa API Award tidak bisa dijadikan satu-satunya tolok ukur keberhasilan destinasi wisata.
“Menang API Award bukan berarti otomatis pariwisata daerah itu sudah maju atau berkualitas. Jadi menurut saya, pemerintah maupun publik tidak perlu terlalu berlebihan memaknainya sebagai kebanggaan besar,” katanya dalam kesempatan wawancara selanjutnya bersama Nukilan.id pada Rabu (20/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem voting dalam ajang tersebut membuat hasil sangat dipengaruhi oleh kemampuan mobilisasi massa, kampanye digital, dan jaringan promosi, bukan semata kualitas objektif destinasi.
“Pemenang API Award itu ditentukan oleh voting publik. Artinya sangat bergantung pada mobilisasi massa, jaringan komunitas, kemampuan kampanye digital, bahkan kekuatan promosi daerah. Jadi belum tentu destinasi yang menang itu memang terbaik secara kualitas,” ujarnya.
Dari perspektif tersebut, ia menilai penting bagi pemerintah daerah untuk tidak berhenti pada euforia penghargaan, melainkan mulai memperkuat indikator-indikator yang lebih substantif seperti lama tinggal wisatawan, tingkat kunjungan berulang, hingga dampak ekonomi pada pelaku UMKM.
Destinasi yang Tidak Bertahan
Tonicko kemudian mengangkat fenomena destinasi wisata yang sempat viral, ramai, bahkan meraih penghargaan, namun kemudian kehilangan daya tarik karena tidak dikelola secara konsisten.
“Misalnya Puncak Gemilang pada 2019. Kemudian Sigantangsira, yang bahkan meraih juara I sekaligus juara favorit API Award 2021. Pada awalnya memang ramai dikunjungi karena efek FOMO dan euforia publik. Setelah itu bagaimana? Apakah masih ramai dikunjungi? Begitu juga beberapa destinasi lain yang akhirnya terbengkalai,” ungkapnya.
Ia menilai pola tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan pariwisata masih cenderung berhenti pada tahap promosi, tanpa diikuti penguatan manajemen destinasi secara berkelanjutan.
Hal yang sama juga ia soroti pada sektor ekonomi kreatif daerah, seperti produk Cenderamata Rencong Batu yang pernah mendapat pengakuan di tingkat nasional.
“Kalau memang dianggap berhasil, harusnya ada data konkret. Misalnya berapa peningkatan penjualan per tahun, bagaimana dampaknya terhadap perajin rencong batu, apakah benar-benar berkembang secara ekonomi atau tidak,” katanya.
Pembanding: Konsistensi Lebih Penting dari Kompetisi
Sebagai pembanding, Tonicko menyebut Danau Lut Tawar di Aceh Tengah yang menurutnya tetap menjadi destinasi populer tanpa harus bergantung pada kompetisi penghargaan.
“Danau Lut Tawar di Aceh Tengah setahu saya tidak pernah ikut API Award, tapi wisatawannya datang terus hampir setiap hari. Itu menunjukkan kualitas destinasi, tata kelola, dan sustainability yang berjalan,” jelasnya.
Menurutnya, contoh tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pariwisata tidak selalu ditentukan oleh panggung penghargaan, tetapi oleh konsistensi pengelolaan, aksesibilitas, dan keberlanjutan ekosistem wisata.
Tonicko menegaskan bahwa masa depan pariwisata Aceh Selatan tidak cukup hanya dibangun dengan narasi kemenangan, tetapi harus ditopang oleh sistem yang memastikan setiap potensi benar-benar hidup di tengah masyarakat. Tanpa itu, penghargaan hanya akan menjadi catatan tahunan yang dibanggakan sesaat, namun tidak meninggalkan perubahan yang bertahan lama.
“Kalau wisatawan terus datang, UMKM hidup, ekonomi masyarakat bergerak, itu baru indikator keberhasilan pariwisata yang sebenarnya,” tutupnya. (XRQ)
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News
