NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah atau yang akrab disapa Dek Fadh menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di wilayah terdampak bencana untuk segera mengaktifkan kembali posko pendataan. Langkah ini dilakukan guna mempercepat proses pembangunan hunian tetap bagi korban banjir.
“Ini sudah kita instruksikan kepada bupati dan wali kota untuk mengaktifkan kembali posko, supaya pendataannya bisa lebih cepat,” ujar Fadhlullah di Banda Aceh, Rabu.
Ia menjelaskan, hingga saat ini baru 10 dari 18 kabupaten dan kota terdampak yang merampungkan pendataan calon penerima hunian tetap atau huntap. Padahal, data tersebut menjadi kunci utama dalam percepatan pembangunan.
Menurut dia, proses pendataan tidak hanya soal jumlah penerima, tetapi juga menyangkut kepastian lokasi dan kesediaan masyarakat untuk menempati hunian yang disiapkan.
Fadhlullah berkaca pada pengalaman pembangunan huntap di Aceh Utara. Dari 104 unit yang dibangun pemerintah pusat, sebagian penerima justru menolak menempati hunian komunal setelah pembangunan selesai.
“Awalnya semua menyatakan bersedia. Tapi setelah dibangun, ada yang berubah pikiran dan memilih skema in situ atau di lokasi asal. Akibatnya, 40 orang mundur dan hanya 60 yang tetap,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah telah berupaya maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Bahkan, skema bantuan kini lebih fleksibel, termasuk memungkinkan pemisahan kepala keluarga dalam satu rumah agar masing-masing mendapatkan hunian.
“Negara selalu hadir. Kalau dulu satu rumah bisa lima kepala keluarga, sekarang boleh dipisah dan semuanya mendapatkan huntap. Tinggal datanya yang harus segera disiapkan,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Fadhlullah juga berharap media massa dapat turut mengawal sekaligus memberitakan upaya pemerintah dalam penanganan bencana di Aceh.
Ia menyebut, perhatian pemerintah pusat terhadap Aceh cukup besar. Presiden Prabowo Subianto bahkan telah beberapa kali mengunjungi Aceh selama masa bencana, sementara Menteri Dalam Negeri juga intens memantau langsung perkembangan di lapangan.
Selain percepatan pendataan, pemerintah daerah juga diminta menuntaskan pembangunan hunian sementara yang masih tersisa, sekaligus mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi untuk pembangunan huntap.
Fadhlullah merinci, terdapat tiga skema pembangunan huntap yang harus segera diakselerasi. Pertama, pembangunan huntap komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kedua, skema in situ bagi warga yang memiliki lahan sendiri dengan fasilitasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ketiga, bantuan dana tunai sebesar Rp60 juta bagi masyarakat yang memilih membangun rumah secara mandiri.
Ia juga menekankan pentingnya penetapan lokasi melalui surat keputusan, penyelesaian persoalan lahan, serta kepastian legalitas tanah agar tidak menghambat proses pembangunan.
Selain itu, pemerintah daerah diminta segera membentuk tim verifikasi yang melibatkan unsur pemerintah, TNI, Polri, dan kejaksaan untuk memastikan validitas data penerima berbasis nama dan alamat.
“Seluruh tahapan harus dipercepat dalam masa transisi tanggap darurat. Tidak boleh ada keterlambatan administrasi. Semua harus siap sebelum masuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Fadhlullah.
