NUKILAN.ID | INDEPTH – Penunjukan Mayjen TNI (Purn) dr. Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan oleh Presiden Prabowo Subianto, menggantikan Ali Ghufron Mukti, bukan sekadar pergantian rutin dalam birokrasi. Keputusan ini memunculkan pertanyaan mendasar: mampukah kepemimpinan baru menjawab berbagai persoalan kronis yang selama ini membelit layanan kesehatan publik?
BPJS Kesehatan kembali berada di bawah sorotan. Sejumlah persoalan klasik masih belum terselesaikan, mulai dari defisit pembiayaan, keterlambatan klaim rumah sakit, hingga polemik data Penerima Bantuan Iuran (PBI). Kompleksitas ini menjadikan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) seperti benang kusut yang belum terurai sepenuhnya.
Sejak awal implementasi JKN, tantangan utama terletak pada ketidakseimbangan antara iuran peserta dan biaya layanan kesehatan. Profil risiko yang timpang—di mana peserta yang aktif menggunakan layanan lebih dominan dibanding peserta sehat yang rutin membayar iuran—terus menekan kondisi keuangan. Meski pemerintah telah melakukan penyesuaian tarif dan skema subsidi, isu keberlanjutan dana masih menjadi perdebatan panjang.
Di tingkat layanan, rumah sakit kerap mengeluhkan keterlambatan pembayaran klaim. Sebaliknya, BPJS Kesehatan memperketat proses verifikasi untuk menekan potensi kecurangan. Tarik-menarik kepentingan ini berdampak langsung pada pasien: antrean panjang, pembatasan layanan, hingga sistem rujukan berlapis yang dianggap menyulitkan.
Persoalan lain yang tak kalah krusial adalah data PBI—kelompok masyarakat miskin dan rentan yang iurannya ditanggung pemerintah. Secara konsep, PBI merupakan jaring pengaman sosial. Namun, di lapangan, persoalan data kerap menimbulkan polemik.
Ketidaksinkronan data antara pusat dan daerah menyebabkan sebagian warga miskin belum terdaftar, sementara mereka yang secara ekonomi sudah mampu justru masih tercatat sebagai penerima bantuan. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tertinggal dari dinamika sosial memperparah ketimpangan akses layanan kesehatan dan memicu kecemburuan sosial.
Dari sisi tata kelola, isu transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian serius. Pengawasan penggunaan dana, efektivitas belanja kesehatan, hingga keterbukaan laporan keuangan menjadi tuntutan publik. Sebagai lembaga yang mengelola dana triliunan rupiah, BPJS Kesehatan dituntut lebih transparan, termasuk dalam menyampaikan proyeksi aktuaria dan strategi pengendalian biaya.
Memasuki 2026, tekanan semakin nyata. Ancaman defisit BPJS Kesehatan diproyeksikan mencapai Rp58,7 triliun. Angka ini melonjak tajam dibandingkan defisit tahun 2024 yang berada di kisaran Rp7,14 triliun. Kenaikan biaya pelayanan kesehatan yang diperkirakan tumbuh sekitar 15 persen per tahun tidak diimbangi dengan penyesuaian iuran yang memadai.
Selain itu, beban utang BPJS Kesehatan hingga Februari 2026 dilaporkan mencapai Rp26,47 triliun. Untuk menjaga keberlanjutan layanan tanpa menaikkan iuran secara drastis, pemerintah mempertimbangkan suntikan dana tambahan sebesar Rp20 triliun.
Di sektor kepesertaan, pemerintah tengah melakukan pembenahan besar-besaran. Sebanyak 11 juta peserta PBI dinonaktifkan sementara per 1 Februari 2026 berdasarkan SK Mensos No. 3/HUK/2026 sebagai bagian dari pemutakhiran data. Verifikasi lapangan terhadap data tersebut ditargetkan rampung pada April 2026.
Sementara itu, sekitar 106.000 peserta dengan penyakit katastropik atau kronis telah diaktifkan kembali secara otomatis sejak 10 Februari 2026 guna memastikan keberlanjutan pengobatan mereka.
Dampak ke Peserta dan Fasilitas Kesehatan
Di tengah berbagai persoalan tersebut, peserta menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Mereka menginginkan layanan yang sederhana, cepat, dan pasti. Di sisi lain, fasilitas kesehatan berada dalam posisi dilematis: tetap memberikan pelayanan sesuai standar, sekaligus menjaga keberlanjutan operasional ketika pembayaran klaim tertunda atau bahkan dipotong akibat koreksi administrasi.
Minimnya komunikasi publik yang efektif turut memperkeruh keadaan. Dalam situasi seperti ini, rumor dan ketidakpercayaan mudah berkembang. Padahal, keberhasilan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sangat bergantung pada partisipasi kolektif—baik dari peserta, pemerintah, maupun penyedia layanan kesehatan.
Kisruh yang terjadi di tubuh BPJS Kesehatan, termasuk polemik terkait Penerima Bantuan Iuran (PBI), menunjukkan perlunya pembenahan yang berbasis data serta melibatkan kolaborasi lintas sektor. Sinkronisasi data kemiskinan harus diperkuat, pengawasan klaim perlu ditopang teknologi analitik, dan transparansi laporan keuangan wajib ditingkatkan secara berkala.
Program JKN merupakan fondasi penting dalam sistem perlindungan sosial di Indonesia. Tantangannya memang tidak kecil, namun pembenahan yang konsisten, transparan, dan akuntabel menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Tanpa upaya tersebut, persoalan yang berulang hanya akan memperlebar jurang antara cita-cita layanan kesehatan universal dan realitas yang dihadapi masyarakat.
Dirut Baru BPJS Kesehatan dan Tantangan Reformasi JKN
Penunjukan Prihati sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan dinilai sebagai langkah tepat, terutama dari sisi profesionalitas dan kebutuhan pembenahan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penilaian tersebut disampaikan Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Dr. Hermawan Saputra di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Mengutip Inilah.com, Hermawan mengungkapkan bahwa Prihati merupakan sosok yang memiliki kompetensi serta pemahaman yang relevan untuk memimpin BPJS Kesehatan di tengah berbagai tantangan, khususnya dalam aspek tata kelola dan keberlanjutan program JKN.
“Memang tepat profesional, tepat orang, pengetahuan, dan memang memiliki wawasan di bidang jaminan sosial, rasanya oke saja,” kata Hermawan.
Ia menilai, penunjukan tersebut juga mencerminkan strategi Presiden Prabowo dalam membangun tim yang solid guna menjalankan kebijakan kesehatan yang lebih berpihak kepada masyarakat.
Lebih jauh, Hermawan melihat arah kebijakan ke depan tidak hanya berfokus pada pembiayaan layanan kesehatan, tetapi juga menekankan penguatan upaya promotif dan preventif. Langkah ini dinilai penting untuk menekan angka penyakit kronis di tengah masyarakat.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo diharapkan mampu mendorong jajaran baru BPJS Kesehatan agar bekerja secara kompak dan konsolidatif, serta mampu mengimplementasikan kebijakan yang tidak hanya menyentuh kebutuhan sosial masyarakat, tetapi juga memperkuat pencegahan penyakit sejak dini.
Hermawan menegaskan, penguatan aspek pencegahan akan berdampak besar terhadap keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut mengendalikan biaya layanan, tetapi juga meningkatkan mutu pelayanan serta memperluas akses dengan tingkat kepuasan masyarakat yang baik.
“Itu yang harus dikejar oleh pimpinan direksi maupun dewan pengawas yang baru,” ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembenahan BPJS Kesehatan. Sinergi dengan Kementerian Kesehatan, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), serta berbagai unsur masyarakat dinilai menjadi kunci keberhasilan reformasi sistem jaminan kesehatan di Indonesia.
Ancaman Defisit dan Jutaan Peserta Nonaktif
Penunjukan Mayjen TNI (Purn) Prihati sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan diharapkan menjadi momentum penting untuk membenahi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari ketidakteraturan data peserta hingga ancaman defisit pendanaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Yahya Zaini menilai Prihati memiliki kombinasi kompetensi yang relevan, mengingat latar belakangnya sebagai dokter sekaligus pengalaman panjang di dunia militer. Menurutnya, kapasitas keilmuan di bidang kesehatan serta pengalaman kepemimpinan tersebut menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola organisasi BPJS Kesehatan.
Tantangan mendesak, kata Yahya, adalah pemutakhiran sekitar 11 juta peserta nonaktif agar tidak kehilangan akses layanan kesehatan. Selain itu, sekitar 120.000 pasien dengan penyakit katastropik juga perlu segera diaktifkan kembali kepesertaannya.
“Ini memerlukan kordinasi yang kuat dengan Kemensos dan Kemenkes sehingga tidak merugikan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan,” ujarnya di Jakarta, Sabtu (21/2/2026).
Di sisi lain, ia juga menyoroti persoalan keberlanjutan pendanaan BPJS Kesehatan. Tingginya klaim layanan, ditambah sekitar 50 juta peserta nonaktif, berpotensi memicu kerugian hingga Rp9–10 triliun pada 2025. Karena itu, direksi baru didorong untuk memperluas kepesertaan, khususnya dari sektor mandiri, serta memastikan peserta nonaktif kembali terdaftar guna menjaga keseimbangan keuangan.
Selain pembenahan data dan pendanaan, peningkatan kualitas layanan di rumah sakit juga menjadi sorotan. Direksi baru diharapkan mampu memperkuat kerja sama dengan fasilitas kesehatan serta menyederhanakan proses klaim, sehingga tidak ada lagi pasien BPJS yang mengalami penolakan layanan.
Yahya optimistis latar belakang militer yang dimiliki Prihati dapat memperkuat disiplin dan manajemen organisasi di tubuh BPJS Kesehatan.
Penunjukan Prihati dinilai sebagai langkah strategis untuk membenahi BPJS Kesehatan. Namun, dengan kompleksitas persoalan yang ada, efektivitas kepemimpinan baru ini masih akan diuji. Untuk menyoroti berbagai persoalan dalam program JKN, tulisan selanjutnya akan mengulasnya secara lebih komprehensif dan mendalam. (XRQ)
.){kind=link}