NUKILAN.ID | JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah di wilayah terdampak banjir dan longsor di Sumatera untuk segera mempercepat pendataan rumah rusak berat.
Langkah ini dinilai penting agar para korban tidak terlalu lama tinggal di hunian sementara (huntara) dan dapat segera menempati hunian tetap (huntap).
“Rakyat menunggu, mereka jangan terlalu lama juga tinggal di huntara. Mereka mengharapkan hunian tetap, maka kunci utama hunian tetap itu adalah data,” ujar Tito dalam jumpa pers di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia juga meminta para kepala daerah segera membentuk tim khusus atau satuan tugas untuk mempercepat pendataan di lapangan.
“Saya mohon dengan segala hormat rekan-rekan bupati, wali kota, tolonglah bantu gubernur atau wakil gubernur, buatlah tim satgas, kecil saja atau apapun namanya untuk mendata yang rumahnya rusak berat dan hilang,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 37.000 unit hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Dalam skema yang disiapkan, masyarakat diberikan pilihan untuk membangun rumah secara mandiri di lokasi asal, selama wilayah tersebut dinilai aman dari risiko bencana.
Jika memilih pembangunan mandiri, pemerintah pusat akan memberikan bantuan dana sebesar Rp60 juta per rumah, yang disalurkan dalam dua tahap masing-masing Rp30 juta.
“Anda mau di tanah sendiri dengan Rp 60 juta, mau bangun sendiri boleh. Sehingga, dia sesuai seleranya, mau dia per desa, dengan anggaran sendiri tambahan dari keluarga monggo juga, atau dari pemerintah daerah yang mau bantu tambahan silakan juga sehingga lebih layak,” kata Tito.
Selain itu, pemerintah juga menyediakan opsi pembangunan hunian tetap oleh negara melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan batas anggaran maksimal Rp60 juta per unit.
Alternatif lain yang disiapkan adalah relokasi ke kawasan permukiman baru berbasis komunitas. Untuk itu, pemerintah daerah diminta segera menyiapkan lahan, termasuk memanfaatkan aset milik negara maupun BUMN.
“Pak, kami mau tinggal di kompleks Pak, kami ada 100 orang, 75 orang kami maunya di kompleks saja. Pemda, segera siapkan tanahnya di mana dan perintah Presiden jelas, semua tanah milik negara termasuk juga yang punya BUMN itu bisa dipakai untuk prioritas bagi penyintas bencana,” ujar Tito.
Pembangunan kawasan permukiman tersebut nantinya akan didukung oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Namun demikian, Tito mengakui bahwa proses pembangunan hunian tetap saat ini masih terkendala oleh lambatnya pengumpulan data dari pemerintah daerah.
“Yang mau membangunkan siap, tapi yang minta dibangunkan lambat-lambat. Nah, ini jadi sekali lagi kesempatan ini bagi saya sangat baik,” tuturnya.
Pemerintah pusat sendiri telah menyiapkan rencana induk pembangunan untuk tiga provinsi terdampak dalam jangka waktu tiga tahun dengan estimasi anggaran mencapai Rp130 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan.
“Nah, saya belum bisa menentukan berapa angka untuk huntap ini, karena saya lagi ngejar-ngejarin kepala daerah untuk menyerahkan data,” imbuh Tito.
Update berita lainnya di Nukilan.id dan Google News.
