NUKILAN.ID | JAKARTA — Aceh pernah menjadi salah satu penghasil nilam terbesar di Indonesia pada awal hingga pertengahan 1990-an. Namun, konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang disertai krisis moneter 1997–1998 membuat produksi nilam di wilayah berjuluk Serambi Mekkah tersebut mengalami penurunan signifikan.
Dalam tiga tahun terakhir, produksi nilam mulai menunjukkan tanda kebangkitan. Meski demikian, upaya pemulihan tersebut kembali menghadapi tantangan setelah sebagian lahan budidaya terdampak banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah Aceh sejak November 2025.
Project Manager PROMISE II IMPACT International Labour Organization (ILO), Djauhari Sitorus, mengatakan beberapa daerah sentra nilam mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
“Ada beberapa kabupaten penghasil nilam (di Provinsi Aceh) yang terdampak (bencana), sehingga lahannya hancur. Kami sedang menjajaki bagaimana bisa mendukung itu (pemulihan),” ujar Djauhari di Jakarta, Kamis (12/2/2026).
Saat ini, sejumlah wilayah terdampak telah memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca status tanggap darurat dicabut. ILO tengah mengumpulkan data lahan nilam yang rusak sambil menunggu arahan dari pemerintah daerah terkait langkah pemulihan.
ILO menyatakan kesiapan membantu proses rehabilitasi, terutama melalui penyediaan bibit bagi petani. Menurut Djauhari, nilam memiliki keunggulan karena masa panennya relatif singkat, yakni sekitar empat hingga lima bulan, lebih cepat dibandingkan komoditas seperti kopi atau kakao.
“Pelan-pelan dibantu (pemulihan lahan budi daya). Kami beruntung dengan mitra Universitas Syiah Kuala, universitas negeri di sana yang memang memilikinya pusat penelitian untuk atsiri, termasuk Nilam. Mereka membantu petani-petani Nilam,” tuturnya.
Upaya Menghidupkan Industri Nilam
Untuk memperkuat kembali industri nilam di Aceh, ILO menggandeng sejumlah tokoh lokal, salah satunya penerima Indonesia Innovator Award 2025, Syaifullah Muhammad. Kolaborasi tersebut menggabungkan keahlian teknis budidaya dengan penguatan aspek bisnis dan manajemen.
“Kami bertemu dengan beliau (Syaifullah Muhammad). Jadi, beliau aspek teknis budidaya nilamnya jago sekali. Kalau buat parfum dia hafal. Kami membantu dengan kewirausahaannya, akses keuangan, dan pembuatan ERP-nya (Enterprise Resource Planning). Jadi, saling menguntungkanlah gitu,” ucap Djauhari.
Selain itu, ILO juga bermitra dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki laboratorium pengujian kualitas nilam di Banda Aceh. Kampus tersebut menyediakan fasilitas produksi sekaligus pelatihan gratis bagi generasi muda untuk menjadi peracik parfum.
Pemerintah Kota Banda Aceh turut mendorong pengembangan industri nilam sebagai identitas daerah melalui kerja sama dengan ILO.
Tantangan Standar EUDR
Melalui program MyNilam, ILO membantu pelaku usaha memenuhi standar keberlanjutan guna memperluas akses pasar Eropa. Salah satu tantangan utama datang dari regulasi European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang menuntut ketertelusuran produk secara ketat untuk memastikan tidak berasal dari aktivitas deforestasi.
Aturan tersebut mewajibkan produsen, termasuk petani di Aceh, menunjukkan lokasi penanaman dan panen nilam secara jelas. Budidaya harus dilakukan di lahan pertanian yang sah dan bukan kawasan hutan.
“Mereka (konsumen Eropa) harus tahu bahwa produk nilam ini dipanen dan ditanam bukan di wilayah yang dilarang, bukan di daerah hutan. Ada ketertelusuran tadi. Bisa dilacak karena manajemen kami itu bisa pengkodean poligon. Jadi mereka tahu di sistemnya tuh, ‘Oh si Bapak ini tuh lahannya di sini loh’, begitulah petanya,” tutur Djauhari.
Upaya pemulihan pascabencana dan penyesuaian terhadap standar internasional diharapkan menjadi momentum kebangkitan kembali industri nilam Aceh sekaligus membuka peluang ekspor yang lebih luas ke pasar global. (xrq)
