NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (DPM USK) menilai proses pemilihan Rektor USK belum sepenuhnya menjunjung prinsip transparansi dan partisipasi mahasiswa.
Perwakilan mahasiswa di Majelis Wali Amanat (MWA) disebut belum menjalankan fungsi representatif secara maksimal karena tidak membuka ruang komunikasi dan dialog dengan fakultas maupun organisasi kemahasiswaan (ormawa) di lingkungan USK.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPM USK, Muhammad Alif Dhiya’ulhaq, kepada Nukilan.id pada Kamis, 15 Januari 2026. Menurutnya, pemilihan rektor merupakan agenda strategis yang akan menentukan arah kebijakan dan kepemimpinan universitas ke depan, sehingga aspirasi mahasiswa seharusnya dilibatkan secara luas.
“Pemilihan rektor tidak bisa dilakukan secara tertutup dan elitis. Mahasiswa adalah bagian penting dari tata kelola universitas dan aspirasinya harus didengar,” ujar Alif.
Alif menjelaskan, hingga kini MWA wakil mahasiswa belum pernah melakukan pertemuan bersama fakultas dan ormawa untuk membahas calon rektor maupun kriteria kepemimpinan universitas. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan lemahnya mekanisme penyerapan aspirasi mahasiswa lintas fakultas.
Ia menambahkan, DPM USK sebenarnya telah mengambil inisiatif dengan memfasilitasi forum dialog terbuka yang dirancang sebagai ruang resmi bagi mahasiswa untuk menyampaikan pandangan, evaluasi, serta harapan terhadap figur rektor yang dinilai layak dan kompeten.
“Namun sangat disayangkan, MWA wakil mahasiswa tidak menghadiri forum yang telah kami fasilitasi. Ketidakhadiran ini menunjukkan sikap yang tidak sejalan dengan semangat partisipasi dan representasi mahasiswa,” katanya.
Menurut Alif, perwakilan mahasiswa di MWA seharusnya berfungsi sebagai jembatan aspirasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan strategis universitas, bukan justru menjauh dari basis mahasiswa yang diwakilinya. Ia menegaskan bahwa representasi mahasiswa tidak cukup dimaknai secara struktural semata, tetapi harus diwujudkan melalui dialog aktif dan keterbukaan.
Alif juga menekankan pentingnya menghadirkan rektor USK yang memiliki integritas, kapasitas kepemimpinan, serta komitmen terhadap penguatan akademik, kesejahteraan mahasiswa, dan demokrasi kampus. Menurutnya, penilaian terhadap hal tersebut tidak dapat dilakukan secara objektif tanpa mendengar langsung suara mahasiswa dari berbagai fakultas dan ormawa.
“MWA wakil mahasiswa harus segera membuka dan melaksanakan dialog publik yang inklusif guna menyerap aspirasi mahasiswa dalam proses pemilihan Rektor Universitas Syiah Kuala. Ini adalah kewajiban moral agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kehendak mahasiswa,” tutupnya. (XRQ)
Reporter: Akil
