NUKILAN.ID | BANDA ACEH — Direktur LBH Banda Aceh, Aulianda Wafisa, menilai pengibaran bendera bulan bintang dalam sejumlah aksi masyarakat di Aceh tidak seharusnya direspons dengan kekerasan oleh aparat TNI, meskipun dikaitkan dengan isu politik dan keamanan.
Menurut Aulianda, jika negara menilai pengibaran bendera bulan bintang memiliki dimensi politik, penyelesaiannya harus dilakukan secara persuasif, bukan dengan konfrontasi langsung di lapangan.
“Kalau memang ada beberapa bendera bulan bintang yang berkibar, kalau pun itu berkaitan langsung dengan situasi politik keamanan, sebaiknya diselesaikan secara persuasif saja, tidak perlu diselesaikan dengan kekerasan,” kata Aulianda dalam keterangan yang dikutip Nukilan, Jumat (26/12/2025).
Ia menilai konfrontasi antara aparat bersenjata dan masyarakat sipil hampir pasti berujung pada kekerasan, karena tidak ada ruang dialog dalam situasi tersebut.
“Prajurit berhadapan langsung dengan massa yang membawa bendera, sudah pasti tidak ada dialog. Ketika konfrontasi itu terjadi, senjata akan mengambil perannya, sementara masyarakat hanya punya tongkat yang dibalut dengan bendera,” katanya.
Aulianda juga mengkritik tindakan pemukulan terhadap warga sipil, termasuk mereka yang tengah mengantar bantuan logistik bagi korban bencana. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai praktik lama militerisme yang tidak sesuai dengan prinsip negara hukum.
“Tidak ada alasan bendera itu direpresi dengan kekerasan. Tentara tidak boleh melakukan itu, terlebih lagi dalam situasi bencana seperti ini,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan militer dalam urusan politik justru memperburuk situasi dan memperbesar potensi kekerasan terhadap warga.
“Tentara itu harus jauh dari politik. Kalau tentara terlibat dalam politik, yang muncul cuma kekerasan. Praktik militerisme ini tidak memungkinkan dalam situasi yang demokratis,” kata Aulianda.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kekerasan aparat berpotensi membangkitkan kemarahan publik, terutama generasi muda yang tidak mengalami konflik Aceh di masa lalu.
“Ini bukan cuma soal trauma. Semua orang akan marah kalau diperlakukan secara semena-mena seperti itu. Negara tidak boleh melakukan itu,” demikian disampaikan Aulianda. []
Reporter: Sammy
